Terasistana.id JAKARTA – Di tengah suasana khidmat bulan suci Ramadhan, Mubarok Institute menggelar diskusi interaktif dan simposium (14/3) bertajuk “Menyikapi Dinamika Politik Global dalam Perspektif Geostrategi dan Geopolitik Indonesia.” Forum ini tidak sekadar menjadi ajang bedah kebijakan, namun juga refleksi mendalam mengenai hakikat pengabdian manusia sebagai insan di tengah pusaran kekuasaan dunia.
Sinergi Geopolitik dan Moralitas, Mubarok Institute Bedah Posisi Strategis Indonesia di Kancah Global
Rangkaian simposium Ramadhan, Mubarok Institute membawa diskusi interaktif ke level yang lebih strategis dalam membedah tema tersebut.
Simposium ini menegaskan bahwa kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan militer, tetapi dari ketahanan integritas dan etika para pemimpinnya. Dalam sesi geostrategi, diskusi menyoroti posisi Indonesia yang berada di titik silang kepentingan kekuatan besar dunia. Mubarok Institute memandang bahwa di tengah ketegangan geopolitik global, Indonesia harus memerankan politik Bebas Aktif yang transformatif.
“Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan alternatif di panggung dunia, prasyarat utamanya adalah bangsa kita ini harus ‘sehat’ secara mental dan bersih dari penyakit korupsi sistemik,” ujar Herry Purnomo Sekretaris Jenderal Mubarok Institute dalam simposium Sabtu siang ini.
Lebih lanjut, Fadhil As. Mubarok Chairman Mubarok Institute mengatakan, “Penegakan hukum yang kuat tanpa pandang bulu disebut sebagai manifestasi nyata dari bangsa yang berdaulat secara hakiki”.
Filosofi Pulang Lebaran dan Integritas Pemimpin
Simposium ini ditekankan menjadi sebuah refleksi filosofis mengenai “Hakikat Pulang”. Ramadhan menjadi momentum untuk menyadari bahwa setiap individu, termasuk para pemangku kebijakan pada akhirnya akan pulang menghadap Sang Pencipta (Rahmatullah).
Dalam narasi yang disampaikan, ditekankan bahwa ketakutan akan kematian seringkali bersumber dari keterikatan duniawi (Hubbud Dunya) yang berlebihan dan minimnya bekal amal.
“Jika dunia hanya dianggap sebagai terminal, maka kepulangan menuju Allah akan terasa ringan. Namun, bagi mereka yang rakus dan menumpuk harta melalui jalan yang tidak benar, kepulangan menjadi hal yang menakutkan,” ungkap Gus Fadhil panggilan akrab Chairman Mubarok Institute ini dalam sambutan pembuka diskusi tersebut.
Antara Lebah dan Lalat sebagai Manifestasi Etika Bernegara
Simposium ini menyoroti perbedaan tajam antara perilaku ‘Lebah’ yang membangun peradaban dengan kemanfaatan, dibandingkan perilaku ‘Lalat’ yang melambangkan pribadi gemar mencari kesalahan dan menyebarkan penyakit sistemik bernama korupsi. Fadhil mengatakan, “Mubarok Institute secara tegas menggarisbawahi bahwa korupsi dan praktik mafia adalah bentuk nyata Akhlaq Madzmumah atau budi pekerti tercela”.
Belajar dari ketegasan Rasulullah SAW terhadap kasus wanita cantik dari Bani Makhzum yang mencuri. Bani Makhzum yaitu suku Arab yang dihormati karena mayoritas mereka saudagar sukses, forum ini menyerukan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
“Integritas bangsa dipertaruhkan pada kemampuan negara menegakkan hukum tanpa pandang bulu, demi menghindari kehancuran peradaban,” demikian kata Gus Fadhil panggilan akrab Fadhil As. Mubarok dengan lantang.
Strategi Ya Robbi dan Ya Lobby
Sebagai solusi praktis-strategis, Mubarok Institute memperkenalkan formula Ya Robbi dan Ya Lobby, bahwa Ya Robbi (Dimensi Vertikal) yang jelas menempatkan niat tulus dan spiritualitas sebagai fondasi perjuangan. Sedangkan Ya Lobby (Dimensi Horizontal) melakukan diplomasi cerdas dan penguatan jejaring bersih untuk melawan dominasi oligarki serta oknum politisi kotor.
Sinergi inilah yang diharapkan mampu mengawal aspirasi luhur bangsa Indonesia yang bersih dari praktik-praktik menyimpang yang berujung pada jeruji besi, sebagaimana kasus OTT yang menimpa sejumlah kepala daerah akhir-akhir ini.
Indonesia di Panggung Dunia
Dalam perspektif geostrategis, simposium ini membedah bagaimana Indonesia harus memposisikan diri di tengah dinamika global yang kian kompleks. Dengan memadukan ikhtiar profesional (Lobby) dan kepasrahan spiritual (Robbi), Indonesia diharapkan mampu menjadi kekuatan alternatif yang berdaulat, beradab dan disegani di panggung internasional.
“Kesuksesan bernegara tidak boleh dipisahkan dari kesadaran bahwa kita semua akan pulang. Kepemimpinan yang autentik adalah kepemimpinan yang menyadari tanggung jawabnya di hadapan sejarah dan di hadapan Tuhan,” pungkas Gus Fadhil dalam simposium tersebut.
Melawan Oligarki Mubarok Institute menawarkan solusi “Sinergi Jaringan”
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah bagaimana menghadapi tantangan domestik yang menghambat gerak geopolitik Indonesia, seperti dominasi pengusaha hitam dan politik uang. Membangun jejaring profesional yang bersih untuk mengomunikasikan aspirasi luhur bangsa dan mengimbangi pengaruh oligarki yang destruktif.
Memastikan bahwa setiap langkah diplomasi dan kebijakan negara memiliki landasan moral yang kuat, dengan kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan saat pulang “meninggal dunia” nanti.
Pesan Tegas Hukum Bukan Komoditas
Mengingat kembali kisah Bani Makhzum, simposium ini memberikan peringatan keras kepada para pemangku kebijakan. Diskusi ini mengingatkan bahwa kehancuran sebuah peradaban dimulai ketika hukum menjadi tumpul ke atas. Pesan ini menjadi sangat relevan di tengah dinamika politik nasional, di mana Mubarok Institute mendorong agar Indonesia meneladani prinsip keadilan absolut.
“Jangan sampai kita mengejar keinginan sesaat yang berujung pada kehinaan seperti kasus-kasus OTT yang memalukan. Kita mencari keberkahan dalam bernegara, bukan sekadar kemenangan politik,” tegas Fadhil dalam diskusi tersebut.
Sementara Prof. Sulkhan Chakim, Wakil Rektor UIN SAIZU Purwokerto menegaskan bahwa Mubarok Institute berkewajiban memberikan masukan positif kepada pemerintah atas perkembangan politik global yang terjadi saat ini.
Momen Buka Puasa Bersama seperti ini sangat baik untuk merenungkan kembali peran bangsa Indonesia bagi stabilitas politik Indonesia di dunia internasional.
Ramadhan sebagai Kompas Kebijakan
Simposium diakhiri dengan kesimpulan bahwa perspektif geopolitik Indonesia tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai spiritualitas Al-Qur’an. Menjadi manusia (Insan) yang beradab dan berintegritas adalah modal utama bagi Indonesia untuk mengaung di Asia dan dunia.
Dengan memadukan ikhtiar profesional dan kepasrahan spiritual, Mubarok Institute mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal visi Indonesia yang bersih, jujur dan pro-rakyat demi mewujudkan harapan baru Indonesia yang sejahtera. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan segar yang tidak hanya tajam secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral dalam menyongsong masa depan Indonesia yang lebih terang benderang.











![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)
