Depok – Pemuda Pemudi Bela Negara Republik Indonesia (PPBN RI) menggelar kegiatan santunan bagi anak yatim dan dhuafa di Kantor Kesbangpol Kota Depok, Kamis (12/3/2026). Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum koordinasi antara PPBN RI dengan Kesbangpol Kota Depok terkait kelengkapan struktur kepengurusan DPC PPBN RI Kota Depok.
Ketua Umum PPBN RI Ary Lestari S.E., M.Han dalam hal ini diwakili oleh Plt Ketua DPC PPBN RI Kota Depok, Chadziqatun Najilatil Mazda, S.T., M.T., M.Han., menyampaikan bahwa kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara berbagai tingkatan organisasi PPBN RI bersama pemerintah daerah.
“Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara DPP PPBN RI, DPD DKI Jakarta, DPD Jawa Barat, DPC Kota Depok, serta Kesbangpol Kota Depok. Kami sangat senang kegiatan bakti sosial ini dapat terlaksana untuk membantu anak yatim dan dhuafa. Semoga kegiatan ini bermanfaat sebagai bentuk kontribusi nyata kami bagi masyarakat, termasuk warga Kota Depok,” ujar Mazda.
Ia berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat serta menjadi awal dari lebih banyak kegiatan sosial yang dapat dilakukan PPBN RI di masa mendatang.
Dalam kesempatan yang sama, Fasilitator Bela Negara, Arson Wibisono, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh para pemuda bela negara tersebut. Menurutnya, kegiatan berbagi di bulan Ramadan mencerminkan kepedulian sosial generasi muda terhadap masyarakat yang membutuhkan.
“Kegiatan Ramadhan berbagi yang dilaksanakan oleh pemuda-pemudi bela negara Republik Indonesia ini sangat baik. Ini adalah bentuk kepedulian dan keberkahan yang ditularkan kepada anak-anak yatim dan dhuafa di Kota Depok. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini,” kata Arson.
Ia juga menambahkan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Arson turut mengajak para pemuda di Kota Depok untuk aktif bergabung dalam kegiatan bela negara serta berkontribusi dalam menumbuhkan semangat cinta tanah air di tengah masyarakat.
“Mari para pemuda-pemudi bela negara di Kota Depok bergabung dan berkiprah bersama, berbagi ilmu tentang pentingnya bela negara, serta menjaga budaya dan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Selain kegiatan santunan, DPC PPBN RI Kota Depok juga menyalurkan paket bantuan kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Bayyinah. Bantuan tersebut diberikan kepada para siswa MI Sirojul Athfal 3 dan SMP Islam Cipta Insani Cipayung yang berada di bawah naungan yayasan tersebut.
Pihak sekolah menyambut baik bantuan tersebut dan berharap ke depan PPBN RI dapat memberikan penyuluhan kepada para siswa mengenai pentingnya bela negara, sehingga nilai-nilai cinta tanah air dapat tertanam sejak dini di kalangan pelajar.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
