Terasistana.id Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan keprihatinan atas insiden ledakan kapal yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan Selat Hormuz. DPR mendorong agar dilakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab kejadian tersebut sekaligus memberikan kepastian bagi keluarga korban.
“Kami menyampaikan turut berduka cita atas korban yang meninggal dunia. Kami berharap ada keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan dan kejelasan mengenai penyebab peristiwa ini,” ujar Dave saat diwawancarai Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Insiden itu terjadi ketika kapal tugboat Mussafah 2 mengalami ledakan disertai kebakaran sebelum akhirnya tenggelam di perairan tersebut. Kapal diketahui membawa sejumlah anak buah kapal (ABK), termasuk WNI.
Berdasarkan informasi pemerintah, beberapa WNI berada di atas kapal saat kejadian. Hingga kini tiga WNI masih dalam proses pencarian oleh otoritas setempat, sementara satu WNI dilaporkan selamat dan tengah menjalani perawatan akibat luka bakar di rumah sakit di Oman.
Dave menilai insiden tersebut harus diusut secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Investigasi diperlukan untuk memastikan apakah kejadian dipicu oleh faktor teknis, kesalahan operasional, atau berkaitan dengan situasi keamanan di kawasan tersebut.
“Harus ada penyidikan yang mendalam agar ada ketegasan dan kejelasan mengenai sebab kejadian ini, apakah ini sebuah agresi atau kesalahan. Itu harus dipastikan melalui proses investigasi yang melibatkan semua pihak,” tegas legislator dari Partai Golkar tersebut.
Ia menambahkan, Komisi I DPR RI saat ini masih menunggu perkembangan informasi dari pemerintah serta pihak terkait yang terlibat dalam pencarian dan investigasi. Mengingat lokasi kejadian berada di wilayah dengan dinamika keamanan yang kompleks, proses penanganannya juga melibatkan sejumlah otoritas internasional.
Selain mendorong penyelidikan, Dave juga menekankan pentingnya penguatan perlindungan bagi WNI yang bekerja di sektor pelayaran internasional, khususnya mereka yang menjadi anak buah kapal di wilayah yang berpotensi rawan konflik.
Menurutnya, komunikasi aktif antara WNI yang bekerja di luar negeri dengan perwakilan Indonesia di berbagai negara sangat penting sebagai langkah mitigasi.
“Kami mendorong para WNI yang menjadi ABK untuk rutin berkomunikasi dengan perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri agar pergerakan mereka dapat dipantau,” ujarnya.
Dave menilai komunikasi yang intensif dengan perwakilan RI akan memudahkan pemerintah dalam melakukan identifikasi serta penanganan cepat apabila terjadi situasi darurat.
“Jika terjadi sesuatu, pemerintah dapat segera mengetahui posisi mereka dan melakukan langkah penanganan yang diperlukan,” pungkasnya.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
