Terasistana.id,Jakarta
Jakarta Barat,
Dalam upaya memperkuat sinergi antara kepolisian, pihak sekolah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan pendidikan, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi, S.Sos., S.I.K., M.Si., bersama jajaran Pejabat Utama Polres Metro Jakarta Barat menghadiri kegiatan Launching Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat Sekolah (FKPMS) yang digelar di Aula Lantai 2 SMAN 78 Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 10.22 WIB tersebut juga dihadiri oleh Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Rezi Dharmawan, S.I.K., M.I.K., Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Barat Yuli Hartono, S.E., M.M., para kepala sekolah SMA dan SMK se-Jakarta Barat, tokoh masyarakat, serta perwakilan siswa yang diwakili oleh para Ketua OSIS.
Launching FKPMS dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran Polda Metro Jaya dan dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si., melalui sambungan virtual dari SMA Negeri 1 Jakarta, Boedi Oetomo, Jakarta Pusat.
Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat Sekolah (FKPMS) dibentuk sebagai wadah kemitraan antara kepolisian, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif.
Melalui forum ini, diharapkan berbagai potensi gangguan kamtibmas seperti tawuran, bullying, penyalahgunaan narkoba, hingga paparan konten negatif di media sosial dapat dicegah sejak dini.
Dalam arahannya, Kapolda Metro Jaya melalui virtual zoom menegaskan bahwa berbagai tantangan seperti perundungan, kekerasan, serta penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman nyata bagi generasi muda.
Oleh karena itu, kehadiran FKPMS diharapkan mampu menjadi sarana deteksi dini dan solusi cepat melalui pendekatan pemolisian masyarakat yang humanis dan responsif.
Melalui forum ini pula, peran Bhabinkamtibmas bersama pihak sekolah akan diperkuat dalam memberikan edukasi, pembinaan, serta membuka ruang dialog bagi siswa untuk menyampaikan aspirasi maupun permasalahan yang mereka hadapi di lingkungan sekolah.
Dengan diluncurkannya FKPMS, diharapkan tercipta kolaborasi yang kuat antara polisi, sekolah, dan masyarakat dalam menjaga masa depan generasi muda agar tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh nilai positif.
( *Humas Polres Metro Jakarta Barat* )
NP
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
