Banten — Forum Pemuda Banten melalui perwakilannya, Aang, mengecam pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menyebut bahwa “Lailatul Qadar bagi Golkar adalah ketika kursinya bertambah.”
Menurut Aang, pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan, apalagi di tengah suasana bulan suci Ramadan ketika umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa dan memperbanyak refleksi spiritual.
“Ucapan seperti itu bukan sekadar candaan politik. Itu bisa dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap makna sakral Lailatul Qadar,” ujar Aang dalam pernyataannya di Banten, Sabtu (8/3).
Ia menilai pejabat publik seharusnya lebih berhati-hati dalam berbicara, terutama ketika menyentuh simbol-simbol agama yang dihormati masyarakat.
Aang juga mengingatkan bahwa pernyataan kontroversial dari Bahlil bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, publik juga sempat dibuat gaduh oleh berbagai kebijakan dan pernyataannya, mulai dari polemik kenaikan harga gas LPG 3 kilogram hingga persoalan izin tambang yang menuai kritik luas.
“Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang, pejabat negara seharusnya menahan diri dari ucapan yang memicu kegaduhan. Rakyat sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi,” katanya.
Karena itu, Forum Pemuda Banten mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi serius terhadap para menteri di kabinetnya.
“Sudah saatnya Presiden berani melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri yang terus memicu polemik. Jika tidak, ini bisa menjadi bom waktu bagi stabilitas pemerintahan,” ujar Aang.
Ia menambahkan, publik kini mulai mempertanyakan ketegasan presiden dalam mengendalikan para pembantunya. Menurutnya, banyak menteri yang terlihat memiliki agenda politik masing-masing sehingga memunculkan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
“Rakyat sudah lelah dengan pernyataan-pernyataan yang tidak sensitif terhadap kondisi mereka. Kepemimpinan diuji bukan oleh pidato, tetapi oleh keberanian mengambil keputusan,” tegasnya.









![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)


