Terasistana.id Jakarta – Matanya masih merah memerah akibat berkali-kali menangis dalam perjalanan panjang pulang ke tanah air. Rambut yang kusut dan wajahnya yang pucat tak lagi menyembunyikan betapa beratnya beban yang telah ditanggung Septi Surya Rusmana selama berbulan-bulan.
Ketika pintu pesawat terbuka di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sinar matahari pagi menyapa wajahnya yang sudah lama tak merasakan hangatnya tanah air. Di sana, dengan wajah penuh perhatian dan tangan terbuka lebar, berdiri Wakil Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono Suratto.
Politisi Demokrat asal Jawa Barat tersebut datang sengaja untuk menjemput Septi salah satu korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang akhirnya berhasil dipulangkan setelah melalui proses koordinasi yang panjang bersama pemerintah dan perwakilan Indonesia di luar negeri.
“Selamat datang kembali, anakku. Kamu sudah aman sekarang,” ucap Anton dengan nada lembut sambil membantu Septi membawa tasnya yang tidak banyak, Sabtu (7/3/2026)
Tangis haru Septi yang sudah lama ditahan pun meluap seketika. Dia mengenang bagaimana dulu tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi yang datang lewat media sosial.
Tanpa pikir panjang, ia mengikuti ajakan tersebut, tak menyadari bahwa dirinya akan terjebak dalam jerat yang menyakitkan.
“Negara tidak akan pernah meninggalkan salah satu anaknya yang mengalami kesulitan di luar negeri,” tegas Anton sambil menepuk bahu Septi dengan penuh kasih sayang.
Anton menambahkan bahwa kasus Septi bukan hanya sebuah peristiwa tunggal, melainkan pelajaran penting bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Jangan pernah mudah percaya pada janji-janji manis yang tidak jelas prosedurnya. Periksa legalitas setiap perusahaan yang menawarkan pekerjaan, dan selalu ikuti jalur resmi jika ingin bekerja di luar negeri,” imbuhnya dengan nada penuh peringatan.
Bagi Septi, hari itu bukan hanya hari ia kembali ke tanah air melainkan hari di mana ia merasakan bahwa negara sungguh ada untuknya, meskipun dalam kondisi yang paling sulit. Dan bagi banyak orang, kisahnya menjadi pengingat bahwa kehati-hatian adalah benteng terbaik melawan modus-modus kejahatan yang terus berubah bentuk.










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Terasistana.id Jakarta โ Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. โKami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,โ kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. โHari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,โ terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. โJadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,โ terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. โSaya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,โ tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

