Terasistana.id, Jakarta
Distrik Serambakon,Pegunungan Bintang,
03/03/2026.
Pos Serambakon Yonif 751/Vira Jaya Sakti (VJS) Satgas Swasembada melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial berupa pembagian baju layak pakai kepada masyarakat Kampung Seramkatop, Distrik Serambakon,pada Sabtu (28/03/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Danpos Serambakon, Letda Inf Ilham,sebagai wujud kepedulian TNI terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perbatasan.
Pembagian baju layak pakai dilakukan secara tertib dengan melibatkan warga setempat. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang menbutuhkan,terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan pakaian sehari-hari serta menambah kenyamanan masyarakat untuk beraktifitas.
Dalam hal tersebut Danpos Serambakon Letda Inf Ilham menyampaikan,bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran TNI secara nyata di tengah masyarakat. “Kami ingin bantuan ini bermanfaat dan dapat meringankan kebutuhan warga. TNI akan terus berupaya hadir membantu kesulitan rakyat,sekaligus untuk mempererat kebersamaan di Wilayah Perbatasan,”ucap Danpos Serambakon.
Masyarakat Kampung Seramkatop menyambut hangat dengan kegiatan tersebut. Warga mengaku senang dan terbantu dengan adanya pembagian baju layak pakai,serta mengapresiasi dengan kepedulian prajurit TNI yang datang langsung ke kampung.
Melalui kegiatan pembagian baju layak pakai ini,Pos Serambakon Yonif 751/Vira Jaya Sakti (VJS) Satgas Swasembada menegaskan komitmen TNI untuk tidak hanya menjaga keamanan wilayah perbatasan,tapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,mempererat gotong- royong,dan memperkuat kemanunggalan TNI bersama Rakyat di Pegunungan Bintang.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
