Terasistana.id, Jakarta
Lamandau,
03/03/2026.
Kodim 1017/Lamandau melaksanakan upacara bendera rutin hari pada Senin (02/03/2026) sebagai wujud pembinaan tradisi,disiplin,dan loyalitas
prajurit TNI AD. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut ini dipimpin oleh Inspektur Upacara Kapten Inf Eko Yunianto,dengan Komandan Upacara Kapten Cke Budi Waluyo.
Upacara digelar lapangan di Makodim 1017/ Lamandau dan diikuti seluruh personil dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
Dalam amanatnya,Inspektur Upacara menegaskan bahwa upacara bendera bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan sarana untuk membangun karakter,meningkatkan soliditas,serta memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. “Upacara ini adalah momentum untuk mengingat kembali jati diri kita sebagai prajurit TNI AD yang profesional,responsif,integratif,modern,dan adaptif,”tegasnya.
Lebih lanjut disampaikan,bahwa prajurit Kodim 1017/Lamandau harus terus menjaga kedisiplinan,loyalitas, serta meningkatkan kualitas kinerja dalam setiap pelaksanaan tugas di wilayah binaan. Penekanan tersebut sekaligus sebagai pengingat agar setiap personil mampu menjadi teladan di tengah masyarakat,menjaga nama baik satuan,serta memperkokoh sinergi dengan seluruh komponen bangsa.
Secara tidak langsung,kegiatan rutin ini juga menjadi bagian dari pembinaan satuan yang berkelanjutan
guna menjaga kesiapsiagaan dan soliditas internal. Dengan pelaksanaan upacara yang tertib dan penuh makna,
tercermin komitmen Kodim 1017/ Lamandau dalam memelihara nilai- nilai perjuangan,semangat kebangsaan,serta pengabdian tanpa pamrih kepada NKRI.
Melalui kegiatan Upacara Bendera rutin setiap Hari Senin,Kodim 1017/ Lamandau terus meneguhkan tekad untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung program pembangunan nasional. Semangat kebersamaan dan jiwa korsa yang terbangun dalam setiap kegiatan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan TNI AD yang semakin kuat dan di cintai rakyat.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
