Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
19/02/2026
Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA) sebagai wadah kerukunan umat beragama di Indonesia,yang juga merupakan pengusaha nasional,Dr. John Palinggi,MM.,M.BA.,secara khusus menyampaikan ucapan selamat menyambut datangnya bulan puasa Ramadhan 2026.
Dikutib redaksi pada Kamis (19/02/2026). Pada kesempatan itu, Dr. John Palinggi,MM.,MBA. juga menuturkan berbagai pandangannya mengenai makna sucinya Puasa Ramadhan,hingga indahnya mewujudkan penghormatan serta dukungan bagi para umat muslim saat menjalankan ibadah Puasa Ramadhan mendatang.
“Selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1447 H,bulan yang penuh rahmat dan berkah bagi seluruh umat muslin di nusantara,” ungkap John Palinggi saat memberikan waktunya spesial kepada para awak media di kediamanya,di Jakarta,pada Minggu (15/02/2026).
Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga,tokoh senior itu juga memandang datangnya bulan suci Puasa Ramadhan sebagai momentum untuk menjadi transformasi total terhadap gaya hidup sebagai individu terhadap pencipta,Allah SWT,Tuhan Yang Maha Esa. “Makna dari transformasi total ialah penyucian jiwa,menata ulang kebiasaan (gaya berkehidupan),dan yang utama adalah menjadi momentum menjalankan rukun Islam ke empat kepada Allah SWT,sebagai salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam,”imbuhnya.
John Palinggi menilai makna Puasa Ramadhan ditengah lingkungan kehidupan menjadi norma positif dalam kesetaraan terhadap sesama, baik itu yang mapan maupun papa, dan serta menjadi pondasi untuk kerukunan antar umat beragama.
“Bulan puasa ramadhan ini penuh rahmat dan ampunan,dan alangkah indahnya wujud kerukunan nantinya dimana setiap warga masyarakat non muslim pun kedepan dapat turut serta mendukung dan menghormati para umat muslim dalam menjalankan ibadah suci ramadhan mendatang,” harap dia.
Menjadi wadah kerukunan umat beragama di Indonesia,Ketua BISMA tersebut juga mengapresiasi langkah nyata Presiden Prabowo dalam menjaga kondusifitas keamanan dan kerukunan antar umat beragama ditengah berbagai ancaman isu sara yang kerap di munculkan oleh oknum- oknum yang hendak merusak kerukunan bangsa.
“Bapak Presiden memahami bagaimana dalam perbedaan dapat mempersatukan umat beragama di Indonesia. Saya mendorong Pak Prabowo melalui Menteri Agama yang merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal
dapat terus menguatkan program kerukunan persatuan terhadap umat beragama,”tutupnya.
Git-Red










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

