Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
14/02/2026.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara Indonesia),Rosan P. Roeslani, menuntaskan kunjungan kerjanya ke Pakistan pada Selasa (10/02/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan atas undangan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Pakistan,Mohammad Ishaq Dar.
Selama di Islamabad,Rosan menjalani rangkaian agenda mulai dari pertemuan tingkat menteri hingga kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Pakistan,Shehbaz Sharif. Dalam pertemuan tersebut,ia didampingi Deputi Promosi Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan,Senior Director BPI Danantara Harold Tjiptadjaja,serta Duta Besar RI untuk Pakistan Chandra Warsenanto Sukotjo,M.Sc.
Baik Rosan maupun Ishaq Dar menekankan pentingnya investasi bilateral sebagai pilar utama kerja sama ekonomi Indonesia-Pakistan. Pemerintah Pakistan juga memaparkan berbagai peluang investasi dan proyek potensial di sejumlah sektor,termasuk infrastruktur,pertanian,teknologi informasi,pertambangan dan mineral, kesehatan,energi,konektivitas,serta infrastruktur digital.
Berdasarkan siaran pers pada Kamis, 12 Februari 2026,Rosan menyatakan Indonesia melihat peluang besar yang masih dapat dikembangkan antara kedua negara. Ia juga memperkenalkan Dana Investasi Danantara yang didirikan pada Februari 2025 melalui konsolidasi perusahaan milik negara dengan total 1.044 entitas dan aset mendekati 1 triliun dolar AS.
Dalam pertemuan tingkat menteri yang dipimpin Ishaq Dar,sejumlah pejabat Pakistan turut hadir,termasuk Menteri Investasi Qaiser Ahmed Sheikh, Menteri Pelayanan Kesehatan Nasional Syed Mustafa Kamal,Asisten Khusus Perdana Menteri Tariq Bajwa, serta Kepala Badan Fasilitasi Investasi Pakistan (SIFC) Letjen Sarfraz Ahmed.
Rosan juga bertemu Perdana Menteri Shehbaz Sharif di kediaman resmi PM. Dalam pertemuan tersebut,Sharif menyatakan minat Pakistan mempelajari pengalaman Indonesia dalam pengelolaan Sovereign Wealth Fund (SWF). Ia juga mengungkapkan rencana kunjungan ke Indonesia pada April mendatang untuk menghadiri KTT D-8.
Sharif menegaskan komitmen Pakistan untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Indonesia,yang menurutnya terus berkembang positif. Ia juga menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Pakistan pada Desember 2025 lalu berperan penting dalam mempererat kerja sama bilateral.
Rosan menegaskan Indonesia berkomitmen memperluas kemitraan ekonomi dengan Pakistan dan membuka peluang kolaborasi investasi yang lebih luas ke depan.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")