Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
10/02/2026.
Duta Besar RI untuk Pakistan,Letjen TNI (Purn) Chandra Warsenanto Sukotjo,M.Sc. sambut kunjungan Menteri Investasi dan Industri Hilir Indonesia sekaligus CEO Dana Kekayaan Negara Indonesia (Danantara),Rosan Roeslani di Bandara Islamabad pada Senin (09/02/2026) malam.
Kunjungan Menteri Investasi dan Industri Hilir Indonesia sekaligus CEO Dana Kekayaan Negara Indonesia (Danantara),Rosan Roeslani ke Pakistan atas undangan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Senator Mohammad Ishaq Dar.
“Selama kunjungannya,Menteri Roeslani akan mengadakan pembicaraan komprehensif dengan Wakil Perdana Menteri mengenai prospek peningkatan kemitraan Pakistan-Indonesia di bidang perdagangan dan investasi,”kata kementerian dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di X (sebelumnya Twitter).
“Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi bilateral antara kedua negara,”tambah Kementerian Luar Negeri.
Tuk diketaui,Pada bulan Januari, Pakistan dan Indonesia memperkuat kemitraan ekonomi mereka dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pembentukan Komite Perdagangan Bersama,menciptakan platform kelembagaan untuk meningkatkan dialog perdagangan.
Sebelumnya,pada bulan Desember, kedua negara menandatangani tujuh MoU dan perjanjian untuk meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang.
Ini termasuk kerja sama di bidang pendidikan tinggi,program hibah untuk beasiswa negara Indonesia,fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah,kolaborasi antara arsip nasional,pengendalian narkotika,dan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan narkoba ilegal,kerja sama dalam perdagangan dan sertifikasi Halal,dan kerja sama di bidang kesehatan.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
