Terasistana.id, Jakarta
Karawang –
Pemerintah Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, bersama aparatur desa dan masyarakat, menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak banjir di dua lokasi, yakni Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, serta Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 15 Pebruari 2026, sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang tengah dilanda musibah banjir.

Kepala Desa Cikampek Barat, Hj. Yuyun Yunengsih, A.Md., turun langsung ke lokasi banjir bersama aparatur desa dan perwakilan warga untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan baik sekaligus melihat secara langsung kondisi masyarakat terdampak. Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah desa di tengah warga bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk empati dan tanggung jawab kemanusiaan.

Menurut Hj. Yuyun, musibah banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Karawang merupakan ujian bersama yang harus dihadapi dengan semangat gotong royong. Ia menyampaikan bahwa tidak ada sekat wilayah dalam urusan kemanusiaan, karena penderitaan yang dialami warga terdampak merupakan duka bersama. Bantuan yang disalurkan berupa sembako, beras, mi instan, air mineral, pampers, serta obat-obatan merupakan hasil partisipasi dan kepedulian masyarakat Desa Cikampek Barat yang secara sukarela menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu sesama.
Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga terdampak banjir sekaligus menjadi penyemangat agar masyarakat tetap kuat dan tabah dalam menghadapi musibah. Pemerintah Desa Cikampek Barat, lanjutnya, akan terus hadir dan berkontribusi dalam setiap upaya kemanusiaan sebagai wujud nyata kepedulian sosial.

Sementara itu, di Posko Banjir Desa Sukamakmur, salah seorang relawan penerima bantuan menyampaikan apresiasi atas kepedulian Pemerintah Desa Cikampek Barat beserta masyarakatnya. Ia menyebut bantuan tersebut sangat membantu kebutuhan warga di pengungsian, terutama untuk kebutuhan pangan dan perlengkapan dasar sehari-hari.
Hal senada disampaikan relawan di Posko Banjir Desa Rengasdengklok Utara. Ia mengungkapkan bahwa bantuan yang diterima tidak hanya meringankan kebutuhan logistik warga terdampak, tetapi juga memberikan dukungan moril bahwa para korban banjir tidak sendirian menghadapi musibah tersebut.
Aksi kemanusiaan yang dilakukan Pemerintah Desa Cikampek Barat ini menjadi cerminan kuatnya nilai gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat Karawang. Diharapkan, semangat solidaritas lintas wilayah ini dapat terus terjaga dan menjadi contoh dalam membangun kebersamaan saat menghadapi bencana.
NP












![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)