Jakarta — Pengamat politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, melontarkan kritik keras terhadap langkah politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dinilainya terlalu jumawa dalam menargetkan perebutan sejumlah wilayah strategis pada Pemilu mendatang.
Menurut Jerry, ambisi PSI untuk merebut kota-kota besar dan wilayah baru seperti Bali, DKI Jakarta, hingga Papua Tengah tidak realistis jika melihat kekuatan elektoral partai tersebut saat ini.
“PSI ini terlalu jumawa. Bali itu cuma satu dapil DPR RI, sementara di dalamnya ada delapan kabupaten/kota. Itu berat sekali. Kaesang boleh semangat, tapi secara politik ini seperti semut mau mengangkat anak gajah,” ujar Jerry dalam diskusi daring (webinar), Selasa, 3 Februari 2026.
Ia menilai klaim PSI untuk menantang partai-partai besar terkesan sebagai ambisi konyol yang tidak disertai perhitungan matang. Jerry menyarankan PSI untuk lebih realistis dengan menempatkan diri sejajar dengan partai-partai menengah dan kecil lainnya.
“Kalau mau menantang partai raksasa, pikir-pikir dulu. Kecuali PSI mau bersaing dengan PKS, itu pun masih berat,” tegasnya.
Jerry juga menyoroti peluang PSI untuk lolos ambang batas parlemen 4 persen yang menurutnya sangat sulit dicapai. Ia mengungkapkan bahwa meski ada wacana dari sejumlah lembaga agar parliamentary threshold diturunkan menjadi 3 persen, usulan tersebut hampir pasti ditolak partai-partai besar.
“Bahkan ada wacana threshold dinaikkan menjadi 7 persen. Jadi peluang PSI makin kecil,” kata Jerry.
Lebih lanjut, ia menilai strategi PSI sejatinya menempatkan partai tersebut pada level yang sama dengan Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, dan PPP. Namun, Jerry justru mengaku lebih optimistis terhadap peluang PPP dibanding PSI.
“PSI memang suaranya nyaring, tapi elektoral itu soal angka, bukan sekadar narasi. Saya lebih optimis PPP lolos ke parlemen ketimbang PSI,” pungkasnya.










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)
