Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo,
2 Februari 2026
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sidoarjo menggelar Gebyar Literasi Anak dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) ke-167 tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (2/2/2026) di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo dan diikuti oleh siswa KB, TK Citra Tunas Bangsa, serta SD Negeri Pucang 3 Sidoarjo dengan penuh keceriaan.

Melalui kegiatan mewarnai, anak-anak tidak hanya diajak berekspresi secara kreatif, tetapi juga dikenalkan pada nilai sejarah dan kearifan lokal Sidoarjo.
Salah satu pesan utama yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah budaya menabung yang telah mengakar sejak zaman dahulu.

Kepala Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, Erna Kusumawati, SP., MM.,
menjelaskan bahwa tradisi menabung telah menjadi bagian dari sejarah Sidoarjo sejak masa lampau.
Ia menyampaikan bahwa jika menilik sejarah, masyarakat Sidoarjo
sejak dulu telah mengenal budaya menabung, yang dapat diteladani dari kisah Jaka Pandelegan yang menabung padi di kawasan Candi Pari, Porong.
Menurutnya, nilai nilai tersebut kembali diwariskan kepada anak-anak agar sejak usia dini mereka terbiasa menabung.

Selain pengenalan nilai sejarah, kegiatan mewarnai juga dimanfaatkan untuk
mengenalkan identitas Kabupaten Sidoarjo melalui simbol daerah.
Erna menambahkan bahwa anak-anak diajak mengenal huruf “S” yang merepresentasikan Sidoarjo, dengan visual utama berupa udang dan bandeng sebagai ikon khas daerah.

Ia menjelaskan bahwa melalui kegiatan mewarnai, anak-anak TK dikenalkan pada simbol Sidoarjo, di mana huruf “S” berasal dari bentuk udang dan bandeng, sehingga dengan cara yang menyenangkan anak-anak menjadi lebih mudah memahami identitas daerahnya.
Kegiatan ini juga semakin semarak dengan kehadiran Yuk Cilik Sidoarjo, Desmilana Tenri Zhafeera, yang turut mendampingi dan memberi semangat kepada para peserta.
Kehadiran figur duta anak tersebut diharapkan mampu menumbuhkan rasa bangga sekaligus kedekatan anak-anak terhadap budaya dan pariwisata Sidoarjo, di antaranya Wisata Bahari Tlocor, Industri Tas dan Koper Tanggulangin, Candi Dermo, Pulau Lusi, Candi Pari, hingga Museum Mpu Tantular.
Melalui Gebyar Literasi Anak, Erna berharap literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca, tetapi juga sebagai sarana menanamkan karakter, nilai sejarah, serta kecintaan terhadap daerah sejak usia dini.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membangun generasi yang literat, berkarakter, dan berakar pada budaya lokal.
TW








![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)


