Terasistana.id Jakarta — Instruksi komando Ketua Umum sekaligus Pendiri LSM HARIMAU, Tonny Syarifudin Hidayat, yang menargetkan keterlibatan hingga 10.000 personel, disambut dengan kesiapan penuh oleh DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta.
Ketua DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta, Neville GJ Muskita, menegaskan bahwa jajaran pengurus dan anggota di wilayah DKI Jakarta siap ambil bagian dan tegak lurus pada komando organisasi dalam mendukung Aksi Damai di halaman PT. Superior Prima Sukses Tbk (BLES), Kabupaten Banjarnegara, pada Kamis 29 Januari 2026.
Menurut Neville, instruksi Ketua Umum tersebut merupakan bentuk konsolidasi organisasi sebagai respons atas dugaan pelanggaran serius yang tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan publik, mulai dari persoalan perizinan, dugaan alih fungsi lahan, hingga lemahnya perlindungan keselamatan kerja buruh.
“Instruksi Ketua Umum sudah jelas, target keterlibatan 10.000 personel. DPW DKI Jakarta menyatakan siap ambil bagian dan melaksanakan perintah organisasi sesuai koridor dan disiplin lembaga,” tegas Neville, kepada awak media, Minggu (25/1).
DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta memandang aksi ini sebagai momentum penting untuk menunjukkan soliditas organisasi dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Aksi damai ini juga menjadi pesan tegas bahwa dugaan penyimpangan regulasi dan hukum harus ditindaklanjuti secara terbuka dan bertanggung jawab.
Meski mengedepankan sikap kritis dan tegas, DPW LSM HARIMAU DKI Jakarta memastikan seluruh personel yang terlibat tetap mematuhi ketentuan aksi damai, membawa identitas lembaga serta Sang Saka Merah Putih, serta dilarang keras membawa senjata tajam, minuman keras, maupun melakukan tindakan yang melanggar hukum.
“Rawe-Rawe Rantas, Malang-Malang Tuntas adalah komitmen perjuangan. LSM HARIMAU akan terus berdiri di garis depan mengawal keadilan dan supremasi hukum,” pungkas Neville.










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)
