Terasistana.id,Jakarta
Garut,
20 Januari 2026 –
Program Patroli Sapa Warga Binaan (PASWARNA) kembali digeber oleh Bidang Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Garut. Inovasi ini, yang menjadi andalan Kamtib setempat, dilaksanakan pada Selasa (20/1) pukul 09.00 WIB saat bukaan blok, berhasil menjaga situasi aman, tertib, dan kondusif bagi 569 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
PASWARNA bukan sekadar patroli rutin, melainkan strategi preventif cerdas untuk deteksi dini gangguan keamanan, pemantauan kondisi kamar hunian, serta sarana komunikasi humanis antara petugas dan WBP. Kali ini, tim Kamtib menyisir lima blok utama: Blok Sagara (Pamsus), Guntur, Cikuray, Papandayan, dan Haruman. Semua blok terbuka dan terpantau aman, dengan WBP dalam keadaan lengkap serta suasana harmonis.
Kepala Seksi (Kasi) Kamtib Lapas Garut, Afan Sulistiono, menjelaskan inovasi ini lahir dari kebutuhan adaptif di lapangan. “PASWARNA adalah terobosan kami di Kamtib untuk mengubah patroli menjadi momen silaturahmi. Bukan hanya cek keamanan, tapi juga dialog langsung yang memperkuat pembinaan WBP. Hasilnya, hubungan petugas-WBP semakin erat, dan potensi konflik bisa dicegah sejak dini,” ujar Afan saat memimpin kegiatan.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Garut, Rusdedy, memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan program ini. “PASWARNA telah terbukti efektif menjaga ketertiban di tengah populasi WBP yang mencapai 569 orang. Cuaca cerah hari ini pun mendukung, tapi yang terpenting adalah komitmen rutin. Saya instruksikan agar dilanjutkan secara berkala, dengan laporan berjenjang untuk evaluasi pimpinan,” tegas Rusdedy dalam pernyataannya.
Keberhasilan PASWARNA hari ini menegaskan peran inovatif Kamtib dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan manusiawi. Program ini diharapkan terus menjadi model bagi lapas lain di Jawa Barat, sekaligus memperkuat sinergi antara petugas dan WBP menuju rehabilitasi yang optimal.
NP
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
