Terasistana.id,Jakarta
Jakarta,
17/01/2026.
Pengusaha Bela Bangsa (PBB) mengawali Tahun 2026 dengan kegiatan sosial berbagi kasih kepada anak-anak yatim piatu. Selain memberikan santunan, anak-anak juga diajak bermain dan mengikuti berbagai aktivitas hiburan sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan.
Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin PBB yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus wujud kepedulian sosial kepada sesama. Acara berlangsung di Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengusaha Bela Bangsa,Jalan Senjaya III No. 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,pada Rabu (14/01/2026).
Ketua Umum Pengusaha Bela Bangsa, Trisya Suherman,SE,Dipl. Cidesco SPA, yang akrab disapa Icha,mengatakan bahwa kegiatan berbagi ini menjadi langkah awal sebelum organisasi kembali menjalankan program kerja di tahun 2026. “Di awal tahun ini kami memulainya dengan berbagi kepada anak-anak yatim piatu. Santunan ini berasal dari sumbangan para anggota Pengusaha Bela Bangsa,”ujar Icha.
Ia menjelaskan,bantuan tersebut dihimpun melalui koordinasi bersama para anggota,pengurus,pembina, hingga perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PBB yang turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut. “Kita koordinasikan teman- teman yang ingin ikut membantu. Ada juga dukungan dari DPD,pembina,dan pengurus untuk menyukseskan kegiatan ini,”tambahnya.
Menurut Icha,santunan anak yatim merupakan kegiatan rutin PBB yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan materi,tetapi juga menghadirkan kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan bagi anak-anak.
Untuk menambah suasana ceria,PBB menggandeng komunitas Giving Friday yang selama ini dikenal aktif menyalurkan program Jumat Berkah kepada masyarakat. “Selain berbagi, kami juga menghibur anak-anak dengan berbagai permainan dan kegiatan indoor seperti bernyanyi dan permainan tradisional,supaya lebih rapi dan nyaman,”jelasnya.
Ia menambahkan,panitia juga menyiapkan area halaman agar anak-anak dapat bermain dengan lebih leluasa. Bahkan,bagi anak-anak yang bertepatan merayakan ulang tahun, PBB turut mengadakan perayaan sederhana. “Memang awal tahun ini kami awali dengan berbagi bersama mereka,”katanya.
Melalui kegiatan tersebut,Pengusaha Bela Bangsa berharap organisasi semakin solid dan kompak, serta para anggotanya terus berkembang dan sukses. “Kami berharap Pengusaha Bela Bangsa semakin solid, anggotanya makin sukses dan bahagia,sehingga kegiatan sosial seperti ini bisa lebih sering kami lakukan,”pungkas Icha.
Git-Red.











![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)
