Terasistana.id,Jakarta
Garut, –
Dalam Refleksi tahun 2025 Lapas IIA Garut, Kalapas Garut, Rusdedy mengekspos program-program Lapas Garut yang ramah lingkungan berkelanjutan agar tahun depan Lapas Garut menjadi Lapas Mandiri ramah lingkungan.
Rusdedy menyebutkan, Program-program tersebut, yaitu Garut Green Collection, yakni program tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
Berikutnya, ujar Rusdedy, Green Government Lapas Garut, yakni Program Tata Kelola Pemasyarakatan Berbasis Lingkungan Berkelanjutan,
Selanjutnya ada Pengolahan sampah dan limbah, dengan Program Lapas Garut Zero Waste. Dalam hal pengolahan sampah (sampah menghasilkan energi).
“Program Lapas Garut Zero Waste, kita telah mengolah sampah, 1 ton sehari. Jadi selama 1 bulan kita mengolah sampah 30 ton sampah. Sampahnya bukan hanya dari dalam Lapas, tapi kita telah mengambil sampah dari dapur-dapur SPPG, Cafe dan restoran. Karena sampah dari dalam lapas itu sudah berkurang,” terangnya.

“Dalam Program Lapas Garut Zero Waste, diantaranya sampah menjadi tenaga energi, diolah menjadi BBM. Dan kotoran sapi dijadikan Biogas,” imbuhnya.
Selain itu, di Lapas Garut ada Program Ketahanan pangan dan Pertanian berbasis ramah lingkungan berkelanjutan, dalam program ini ada kegiatan,diantaranya telur bebek organik dari pakan organik.
“Kemudian, Energi dan Infrastruktur Hijau adalah program efisiensi energi dan konservasi air berkelanjutan,tahun depan Lapas Garut akan menggunakan penerangan tenaga surya,” ujar Rusdedy.
“Program Industri Hijau, termasuk pengolahan kelapa, itu termasuk industri hijau,” sambungnya.
Disamping program tersebut, Kalapas menyampaikan pula, Program Edukasi Budaya dan Partisipasi, yang mana seluruh pegawai dan warga binaan, itu akan diberikan edukasi lingkungan yang sehat, edukasi kesadaran lingkungkungan. “Jadi tahun depan, Lapas Garut sudah tidak akan menggunakan botol-botol plastik,” sebutnya.
Di akhir pemaparannya terkait dengan program Lapas yang mandiri ramah lingkungan di tahun depan, Rusdedy menjelaskan mengenai Program Kemitraan dan Monitoring. (***).
NP











![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)
