Terasistana.id Jakarta – Dugaan persoalan hukum praktik mafia tanah yang tersistematis, terstruktur dan terencana dalam serangkaian tindakan untuk menguasai tanah dan bangunan secara melawan Hukum. Hal ini dialami oleh Warga Negara Indonesia asal Korea Selatan, Jin Hwan Cho.
M. Imron, kuasa hukum Jin Hwan Cho mengatakan, diawali pada Februari 2024, Jin Hwan melakukan perjanjian Sewa Menyewa dengan Fernando Iskandar melalui PT. Alpaca Bahagia Riverside, kemudian minta diskon 100% selama beberapa bulan, dengan alasan renovasi. Sejak September 2024, PT. Alpaca tidak mau bayar uang sewa dengan berbagai alasan. Padahal, PT. Alapaca telah melakukan usaha di bangunan tersebut dengan menyewakan villa dengan nama usaha Bonjour by Villapedia.
“Sampai saat ini, PT. Alpaca tidak mau keluar dari tanah dan bangunan, dengan alasan sudah melakukan sewa menyewa dengan Ahli Waris Lain. Rupanya PT. Alpaca diduga melakukan persekongkolan dengan Ahli Waris lainnya yang tidak berhak, untuk menguasai Tanah dan Bangunan”, ujar Imron di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Masalah sewa menyewa saat ini bergeser menjadi masalah waris. Bahkan pernikahan Jin Hwan yang telah putus karena kematian mendiang istri pada Tahun 2012 tidak luput dari Gugatan Pembatalan di Pengadilan Agama Cikarang yang diputus Tolak. Ahli Waris yang tadinya sepakat dengan pembagian harta waris yang dituangkan dalam akta notaris pada tahun 2013, tiba-tiba mengingkari akta tersebut, dan membuat akta pembagian waris tandingan.
Imron menjelaskan, dugaan praktik mafia tanah, tidak berhenti dengan dugaan persekongkolan dengan ahli waris. Fernando Iskandar, mendirikan dapur makan bergizi gratis (MBG) di atas tanah milik Jin Hwan tanpa membayar. Yayasan yang mengelola fasilitas MBG di lokasi itu diduga bermasalah dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah milik Jin Hwan Cho, korban mafia tanah.
Selain itu, Fernando Iskandar selaku CEO dan Pengelola MBG melalui PT. Sehat Utama Gemilang, telah diputus Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 157/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
Tim kuasa hukum Jin Hwan Cho lalu menelusuri dan menemukan kejanggalan antara papan nama yang terpasang di bangunan dan lahan di Desa Tangkil dengan sejumlah nama yang tercantum dalam daftar pengurus yayasan pengelola dapur MBG. “Tidak ada nama Yayasan CEO Global Indonesia, tapi yang ada adalah Yayasan Global CEO Indonesia,” ujar Imron.
Saat ini, Yayasan dan Fernando Iskandar melalui Foodpedia dan PT. Sehat Utama Gemilang, melakukan crowdfunding, dengan dana terkumpul lebih dari 5 miliar rupiah.
Dari penelusuran yang dilakukan, Imron menyebutkan, tercatat sebagai entitas resmi adalah Yayasan Global CEO Indonesia dengan ketua umum bernama Trisya. SPPG di lokasi diduga dikelola oleh Fernando Iskandar alias Joseph, yang bersama Trisya disebut telah mendirikan tujuh yayasan lain terkait MBG. Sejumlah nama pengurus di Yayasan Global CEO Indonesia terafiliasi dengan sejumlah nama yayasan yang mirip, di antaranya Yayasan CEO Indonesia Jabar.
Dari penelusuran tim kuasa hukum, salah satu pengurus yayasan tercantum seorang Oknum Brigjen Polisi yang bertugas di salah satu Badan Pemerintah. Dari data yang diperoleh, nama oknum tersebut tercantum di Yayasan CEO Indonesia Jabar selaku pendiri dan pengawas Yayasan CEO Indonesia Jabar. Yayasan tersebut berdiri pada 18 September 2025, dengan kegiatan makan bergizi gratis (MBG).
Imron menyampaikan, saat ini, tim kuasa hukum Jin Hwan telah membuat sejumlah laporan polisi terhadap Fernando Iskandar alias Joseph dan ahli waris lainnya. Namun diduga terdapat intervensi dari beberapa oknum PATI Polisi yang menghendaki agar Laporan Polisi tidak diproses.
Sementara itu Hamdani yang diketahui salah satu kuasa hukum Fernando Iskandar alias (Joseph) dan Josiandy Wibowo, menolak menjelaskan soal MBG yang didirikan oleh Fernando Iskandar alias (Joseph) dan Trisya (Ketua Umum Yayasan Global CEO Indonesia).
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
