Terasistana.id, Jakarta
Jabar
Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan pengamanan menjelang perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Garut melaksanakan Apel Siaga Nataru yang bertempat di Lapangan Upacara Lapas Garut, Rabu, 24 Desember 2025.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pegawai Pemasyarakatan se-Garut Raya dan dipimpin langsung oleh **Kepala Lapas Kelas IIA Garut, Rusdedy, selaku Inspektur Upacara.
Apel siaga ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat soliditas, kesiapan, serta komitmen jajaran pemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama periode Nataru.
Sebelum penyampaian amanat pembina apel, kegiatan diawali dengan inspeksi pasukan oleh Inspektur Upacara yang didampingi Kepala Bapas Garut, sebagai bentuk pengecekan kesiapan personel serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pengamanan.
Dalam amanatnya, Kalapas Garut menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Lapas Garut sepanjang Tahun 2025, khususnya dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di dalam Lapas. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini telah terdapat 8 orang warga binaan yang diproses secara hukum lanjutan dengan penambahan masa pidana masing-masing 8 tahun, 10 tahun, dan 12 tahun.
“Langkah tegas ini merupakan bentuk nyata komitmen kami dalam mendukung dan mengimplementasikan Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025, khususnya dalam mewujudkan lapas yang bersih dari narkoba,” tegas Rusdedy.
Atas komitmen tersebut, Lapas Garut berhasil meraih penghargaan sebagai satu-satunya Lapas BERSINAR (Bersih dari Narkoba) dari BNNP Jawa Barat. Prestasi ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
Lebih lanjut, Kalapas Garut mengingatkan seluruh petugas agar pada momentum Nataru 2025–2026 senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib), baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi kontrol keliling secara rutin dan berjenjang, yang melibatkan pejabat struktural, petugas piket malam, Karupam, serta anggota pengamanan, terutama pada jam-jam rawan.
Melalui pelaksanaan Apel Siaga Nataru ini, Lapas Garut menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas keamanan, memberikan rasa aman, serta memastikan penyelenggaraan layanan pemasyarakatan tetap berjalan optimal selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Untuk informasi lebih lanjut:
Humas Lapas Kelas IIA Garut
Telp : +62 813-9549-0807
Email : lapas.grt@gmail.com
NP
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
