Terasistana.id, Jakarta
Batam,
23/12/2025.
Dalam rangka mengantisipasi kegawatdaruratan menjelang Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV menggelar Apel Gelar Pasukan Satgas Bencana Alam serta kesiapan pasukan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Lapangan Apel Mako Kodaeral IV,pada Selasa (23/12/2025).
Apel ini menjadi wujud kesiapsiagaan jajaran TNI Angkatan Laut dalam menghadapi potensi bencana alam serta menjaga stabilitas keamanan menjelang libur akhir tahun.
Momentum perayaan Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan masyarakat untuk beribadah,berkumpul,dan berlibur bersama keluarga. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat, khususnya di wilayah kota batam
Dankodaeral IV Laksda TNI Berkat Widjanarko,S.E.,M.Tr.Opsla.,bertindak sebagai penerima apel Komandan KRI Bubara-868 Mayor Laut (P) Franky Arta Wijaya Siregar dihadiri oleh Wadan Kodaeral IV,Ir Kodaeral IV, Kapoksahli Kodaeral IV,serta seluruh Pejabat Utama (PJU) dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan Kodaeral IV.
Dalam kesempatan tersebut, Dankodaeral IV menekankan pentingnya kesiapan personel, kelengkapan sarana dan prasarana, serta soliditas antar satuan dalam menghadapi berbagai kemungkinan, baik bencana alam maupun peningkatan aktivitas masyarakat pada perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Kesiapsiagaan yang terencana dan terkoordinasi menjadi kunci utama dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat,”ucap Dankodaeral IV.
Melalui apel gelar pasukan ini, Kodaeral IV menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga, responsif,dan profesional dalam menjalankan tugas kemanusiaan serta pengamanan wilayah,sejalan dengan peran TNI AL sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa.
Git-Pen.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
