Terasistana.id, Jakarta
17 Desember 2025
Sidoarjo –
Ruang Publik Sidoarjo (RPS) kembali menggelar RPS Award IV dengan mengusung tema “Doa Bersama untuk Sidoarjo”. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Pendopo Dispora Sidoarjo, Rabu (17/12/2025).
Selain diisi dengan doa bersama, suasana acara juga dibuat hangat dan penuh keakraban melalui suguhan lawakan dari dua seniman senior Sidoarjo, Cak Agus Cuprit dan Cak Tawar, yang telah lama malang melintang di dunia hiburan.
Pelaksana kegiatan yang juga Ketua RPS Sidoarjo, Sujani, menegaskan bahwa kegiatan RPS Award murni digelar tanpa muatan politik apa pun.
Menurutnya, RPS hadir sebagai ruang silaturahmi lintas tokoh demi kepentingan bersama masyarakat Sidoarjo.
“RPS ini murni tidak ada kepentingan politik. Semuanya semata-mata untuk menjalin silaturahmi dan mempererat kebersamaan,” ujar Sujani.
Ia juga menegaskan bahwa dalam setiap kegiatan RPS memang sengaja tidak mengundang Bupati maupun Wakil Bupati Sidoarjo.
Hal tersebut dilakukan agar RPS tetap menjadi ruang publik yang independen dan inklusif bagi seluruh elemen masyarakat.
Dalam RPS Award IV ini, sebanyak 18 tokoh dari berbagai latar belakang menerima penghargaan atas kontribusi dan inspirasi yang telah diberikan bagi Kabupaten Sidoarjo.
Salah satu penerima penghargaan, H. Mursidi, yang dinobatkan sebagai Tokoh Masyarakat Sidoarjo Terinspiratif, menyampaikan harapannya agar ke depan Sidoarjo terus mengalami peningkatan kualitas kepemimpinan dan kesejahteraan.
“Menjelang akhir hidup, saya hanya ingin menjadi orang yang bermanfaat dan lebih baik bagi masyarakat Sidoarjo,” ungkapnya.
Sementara itu, Ir. H. Nurhendriyati Ningsih yang menerima penghargaan sebagai Tokoh Aktivis Wanita Terinspiratif Sidoarjo menilai masih banyak tokoh perempuan inspiratif di daerah ini.
Ia berharap semakin banyak perempuan Sidoarjo yang berani tampil dan berperan aktif, termasuk menjadi anggota legislatif.
“Mari bersama-sama membangun Sidoarjo agar menjadi lebih baik lagi,” tuturnya.
Tokoh lainnya, Kusumo Adi Nugroho, seorang legislatif Sidoarjo yang menerima penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Parlementer Sidoarjo, berharap masyarakat Sidoarjo terus berkembang menuju arah yang lebih baik.
Di bidang pendidikan, Dr. Eko Redjo Sunariyanto yang saat ini menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Sidoarjo menerima penghargaan sebagai Tokoh Pendidikan Terinspiratif.
Ia berharap kualitas pendidikan di Sidoarjo semakin luar biasa. Perlu diketahui juga, bahwa Eko pada tahun 2026 mendatang dirinya akan mengemban amanah sebagai Kepala Dinas di Kabupaten Jombang.
Sementara itu, seniman senior Agus Ali Sahit atau yang akrab disapa Agus Cuprit, yang juga menerima penghargaan sebagai Tokoh Seniman Terinspiratif, menyampaikan filosofi hidup yang selalu dipegangnya.
“Doa, usaha, iman, dan takwa atau DUIT adalah pegangan hidup saya. Dalam RPS, perbedaan pendapat itu hal biasa, yang terpenting silaturahmi tetap terjalin,” ujarnya.
RPS Award IV juga memberikan penghargaan kepada Andre Kristanto sebagai Tokoh Aktivis Sidoarjo yang juga politisi Partai Gerindra, Zainal Abidin sebagai Tokoh Kepala Desa Terinspiratif, Fredrik Sugiarto sebagai Tokoh Birokrat Inspiratif, Dr. Sriatun sebagai Tokoh Politisi Wanita Terinspiratif, Dedy Irwansyah sebagai Tokoh Politik Muda Terinspiratif, serta Yusuf Satriyo sebagai Tokoh Olahragawan Sidoarjo Terinspiratif atas kiprahnya dalam pembinaan olahraga catur.
Selanjutnya, Dr. Arif Rahman sebagai Tokoh Jurnalistik Terinspiratif, Sunyoto sebagai Tokoh UMKM Terinspiratif, Ir. Supriono sebagai Tokoh advokat Terinspiratif, Pertiwi sebagai Tokoh pengusaha wanita Terinspiratif, terakhir KH Abdul Ghofar Mista sebagai Tokoh sesepuh Sidoarjo Terinspiratif.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Irianto sebagai Tokoh Ormas Kepemudaan Sidoarjo serta Ahmad Mifta Kurniawan sebagai Tokoh Paguyuban Perangkat Desa.
Melalui RPS Award IV, Ruang Publik Sidoarjo berharap semangat kebersamaan, kontribusi, dan inspirasi para tokoh dapat menjadi energi po
Timy – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
