Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo
18 Desember 2025 – Sosok H. Mursidi, ST., yang juga menjabat sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sidoarjo, menghadiri sekaligus menerima penghargaan dalam acara Ruang Publik Sidoarjo (RPS) Award ke-IV Tahun 2025 yang mengusung tema “Doa Bersama untuk Sidoarjo”. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Disporapar Kabupaten Sidoarjo, pada Rabu malam, 17 Desember 2025, mulai pukul 19.00 WIB hingga selesai.
RPS Award ke-IV diketuai oleh Sujani, S.Sos., yang sekaligus bertindak sebagai pelaksana kegiatan. Acara ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi lintas tokoh dan elemen masyarakat Sidoarjo, sekaligus sebagai ikhtiar spiritual melalui doa bersama demi kemajuan dan kesejahteraan daerah. RPS Award kembali menjadi ruang silaturahmi lintas tokoh masyarakat, aktivis, seniman, akademisi, dan berbagai elemen lainnya dalam suasana kebersamaan, kekeluargaan, dan penuh makna.
Dalam kesempatan tersebut, H. Mursidi, ST. dinobatkan sebagai Tokoh Masyarakat Sidoarjo Terinspiratif atas dedikasi, kontribusi nyata, serta perannya yang konsisten dalam mendorong kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Sidoarjo. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprah beliau yang dinilai mampu memberikan inspirasi, teladan, serta semangat persatuan di tengah masyarakat.
Dalam sambutannya, H. Mursidi menyampaikan rasa syukur serta terima kasih atas amanah yang diberikan. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan tanggung jawab moral untuk terus berbuat kebaikan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Penghargaan ini saya terima sebagai amanah. Harapan saya, Sidoarjo ke depan terus mengalami peningkatan kualitas kepemimpinan dan kesejahteraan masyarakatnya,” ungkap H. Mursidi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kemajuan Sidoarjo harus dibangun dengan semangat kebersamaan, saling mendukung, dan menjunjung tinggi nilai persatuan. Menurutnya, sinergi antara tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemuda, dan seluruh elemen warga menjadi kunci utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
“Sidoarjo memiliki potensi besar di berbagai sektor. Jika kita terus menjaga kekompakan, memperkuat kepedulian sosial, dan saling menguatkan, saya yakin Sidoarjo akan semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tambahnya.
Sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sidoarjo, H. Mursidi juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, persaudaraan, solidaritas, kepekaan sosial, dan semangat gotong royong. Ia berharap generasi muda Sidoarjo terus berani tampil dan mampu menjadi agen perubahan yang membawa energi positif serta kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Acara RPS Award IV berlangsung dengan khidmat dan penuh kehangatan. Tema “Doa Bersama untuk Sidoarjo” menjadi simbol ikhtiar batin seluruh elemen masyarakat agar Kabupaten Sidoarjo senantiasa diberi keberkahan, keamanan, dan kemajuan.
Selain penyerahan penghargaan, kegiatan ini juga diisi dengan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar spiritual untuk keselamatan, kedamaian, dan kemajuan Kabupaten Sidoarjo. RPS kembali menegaskan komitmennya sebagai ruang publik yang independen, inklusif, dan terbuka bagi seluruh elemen masyarakat tanpa sekat kepentingan.
Melalui penghargaan Tokoh Masyarakat Sidoarjo Terinspiratif yang diterima H. Mursidi, ST., diharapkan nilai amanah, keteladanan, semangat pengabdian, dan kepedulian sosial terus tumbuh serta menginspirasi masyarakat luas.
RPS Award ke-IV menjadi bukti bahwa kontribusi dan dedikasi tokoh masyarakat merupakan kekuatan penting dalam membangun Sidoarjo yang lebih maju, harmonis, dan sejahtera di masa mendatang.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
