Terasistana.id, Jakarta
Jambi, 04/12/2025
Lapas Kelas IIA Garut menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, pada 04/12/2025. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan studi dan melihat secara langsung implementasi program pembinaan kemandirian berbasis UMKM serta penguatan ketahanan pangan yang telah dikembangkan Lapas Garut.
Kedatangan Rombongan DPRD tersebut disambut secara langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Garut, Rusdedy, beserta jajaran. Rombongan kemudian diarahkan untuk meninjau berbagai unit pelatihan UMKM yang menjadi unggulan Lapas Garut, seperti produksi makanan, kerajinan, dan berbagai bentuk industri kreatif yang dikerjakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Selain sektor UMKM, kunjungan juga difokuskan pada area ketahanan pangan, meliputi pembinaan pertanian, perikanan, serta peternakan yang dikelola secara mandiri oleh WBP. Program-program ini menjadi bagian penting dari strategi Lapas Garut dalam meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan kemandirian WBP.
Dalam kesempatan tersebut, salah satu anggota rombongan DPRD Nugraha Setiawan, S.IP menyampaikan apresiasi dan kekagumannya terhadap inovasi pembinaan yang dijalankan Lapas Garut. Menurutnya, model pembinaan ini sangat relevan untuk dijadikan referensi dalam pengembangan program pemberdayaan WBP maupun masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya pada sektor UMKM dan ketahanan pangan.
Sementara itu, **Kalapas Garut Rusdedy** menyampaikan bahwa Lapas Garut terus berupaya memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelatihan, memperluas jejaring pemasaran produk, serta memastikan seluruh kegiatan pembinaan memberikan manfaat nyata bagi WBP. Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi langkah awal untuk kerja sama pengembangan program lintas daerah.
Kegiatan kunjungan diakhiri dengan diskusi teknis, pertukaran informasi, peninjauan fasilitas pembinaan, dan sesi foto bersama. Melalui kunjungan ini, Lapas Kelas IIA Garut semakin menegaskan komitmennya dalam membangun pembinaan berbasis UMKM dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Untuk informasi lebih lanjut:
Humas Lapas Kelas IIA Garut
Telp : +62 813-9549-0807
Email : lapas.grt@gmail.com
NP
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
