Trasistana. Id, Jakarta
Pangkalpinang
Saat menyusuri jalan yang tergenang Wali Kota menyempatkan diri berkeliling ke rumah – rumah warga. Sejumlah emak – emak terlihat antisias menyambut kedatangannya Bantuan makanan siap saji langsung diserahkan kepada warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan mendasak.
Seorang ibu rumah tangga menyampaikan keluhan kepada wartawn.
” Daerah ini deras, pak Kami minta solusi agar wilayah kami tidak terus terendam, ” ujar warga.
Dalam dialog dengan warga, Prof. Udin menegaskan bahwa Pemerintah telah menyiapkan langkah jangka panjang mengatasi banjir rob di kawasan Pesisir.
” Kami akan melakukan pengerukan alur pada tahun 2026 untuk pendalaman sungai. Ini langkah penting untuk mengantisipasi banjir ke depan. Kami juga meminta warga tetap menjaga kebersihan dan rutin gotong royong, ” Jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota juga telah mengusulkan pembangunan bendung karet kepada Pemerintah pusat. Bendung karet merupakan infrastruktur modern berbahan kantong karet yang bisa mengbangkan dan mengempis sesuai kebutuhan pengaturan permukaan air sungai. Fasilitas ini mampu menaikan maka air untuk irigasi, pasokan air baku, sekaligus berperan penting meloloskan dalam mitigasi banjir dan mencegah intrusi air laut.
Menurut Prof Udin, Pemkot telah melobi Pemerintah pusat untuk bantuan tambahan berupa pompa air kapasitas besar dan pembangunan bendung karet di titik – titik rawan.
” Setiap tahun banjir melanda tiga keluruah, yaitu Keluruhan Opas Indah, Rawa Bangun, dan Gedung Nasional. Karena itu, kami meminta
Pemerintah pusat membantu percepatan penanganannya ,” tegasnya.
Dengan langkah – langkah struktural dan dorongan kerja sama antara Pemerintah pusat dan daerah, Wali Kota optimistis penanganan bamjir rob di Pangkalpinang akan jauh lebih efektif dalam beberapa tahun mendatang. ( Sumber Kominfo) .
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
