Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,08/12/2025.
Tak dapat dipungkiri,Indonesia adalah wilayah yang berada pada posisi yang rawan bencana (ring of fire),dan hampir setiap tahunnya terjadi musibah bencana alam besar,baik bencana seperti Gunung Api meletus,Gempa bumi,Banjir Rob,dan yang baru-baru ini terjadi adalah Banjir Bandang dan tanah longsor yang menerjang 3 Propinsi. Yaitu,Propinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Korban pun berjatuhan,banyak rumah yang rusak dan terkubur dari bencana alam terbaru ini. Begitupun dengan akses transportasi dan sarana fasilitas umum masyarakat, banyak jembatan dan jalan transportasi yang rusak dan terputus sehinggga tidak bisa dilalui oleh masyarakat.
Beruntung kita punya badan Nasional Penanggulangan Bencanaa (BNPB), Badan SAR Nasional,TNI-Polri,dan relawan-relawan yang selalu sigap dan tanggap merespon cepat setiap adanya bencana. Tapi perlu di ingat moda transportasi yang sangat diperlukan dalam situasi terjadinya bencana adalah Helikopter sehingga kemampuan tim penolong menjadi terbantu karena mereka berpacu dengan waktu dalam memberikan pertolongan.
Tak heran,bila lembaga yang berhubungan dengan moda transportasi Helikopter banyak mendapat permintaan dan telephone dari berbagai pihak untuk menggunakan helikopter, sebagaimana yang diungkapkan oleh Capt. Imanuddin Yunus,S.H.,M.H. (Ketua Umum APHI,Asosiasi Pilot Helikopter Indonesia). “Minggu ini kami dari Asosiasi,banyak menerima telephone dari berbagai pihak Untuk mendapatkan Helicopter,sehubungan dengan Bencana di Sumatra,”tuturnya.
“Secara personal dan professional saya sangat prihatin dan sedih,Karena saya atau kami sama sekali tidak bisa membantu secara langsung, kami hanya bisa mem-forward kepada Helicopter Operator,membantu hanya dalam bentuk informasi,”sambungnya.
“Mostly Helicopter Ops based on contract,”ucapnya sehingga semua Pesawat Helicopter yang ada,sedang terikat kontrak sehingga amat susah mendapatkan Helicopter yang available (tersedia) untuk dadakan, kita harus Ijin terlebih dahulu kepada pihak pencharter,”jelasnya.
Bencana Alam adalah sesuatu yang kita tidak bisa prediksi,itu semua adalah Hak Prerogative nya Alam sendiri. “Tapi,based on statistics dan data,Bencana itu tiap Tahun datang . Negara kita berada diatas “Ring of Fire”,Rawan gempa bumi,Banjir , erupsi,kebakaran hutan terjadi tiap Tahun saat kemarau,gempa bumi, Tanah longsor dan lain-lain,”urainya.
“Sebagai praktisi professional Helikopter,tawaran solusi dari kami adalah,use and maximize Helicopter, satu-satunya moda Transportasi yang mobile dan bisa landing dimana saja, hover,hang in the air,satu2nya yang dependable reliable saat segala jenis Bencana Alam.. it’s proven,all aver the world,”paparnya.
Hal penting lainnya adalah, KEBERADAAN Pesawat Helicopter yang harus tersebar diseluruh Indonesia,Jangan ter-centralized jika tercentrallized,Mobilisasi dari pusat Ke daerah Bencana butuh waktu,bisa 1-2 hari baru sampai dilokasi Bencana. Karena speed Pesawat Helicopter yang lambat,tidak seperti Pesawat Terbang atau Airplane.
Akan berbeda hasilnya,jika pesawat Helikopter juga dimiliki oleh Pemerintah-pemerintah daerah dan tidak harus yang sophisticated aircraft,banyak Helikopter dengaan friendly price sehingga kami dari Asosiasi Pilot Helikopter Indonesia (APHI) sangat setuju dan mendukung Rencana pak President akan mendatangkan 200 unit Pesawat Helikopter. Semoga akan disebar dan ditempat kan dimasing-masing proponsi.
Jika dalam situasi normal,Pesawat Helikopter itu bisa diutilisasi atau digunakan Untuk kunjungan-kunjungan ke Pedalaman-pedalamaan, penyebaran MBG,evakuasi,flying dokter ke Pedalaman-pedalaman, penyebaran bantuan-bantuan sosial, Pengawasan pembangunan- pembangunan di Pedalaman dan bisa langsung digunakan jika terjadi Bencana seperti saat ini.
Sekali Lagi,Saran saya sebagai praktisi,agar Pesawat Helicopter juga dimiliki Pemerintah2 daerah, dimasing-masing daerah,tersebar keberadaan dan kesiapan nya, sehingga setiap daerah punya kesiapan dan kesigapan lebih cepat terhadap terjadinya Bencana Alam yang mungkin terjadi setiap saat sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi,lebih preventif dan anticipative.
Sementara itu dalam tayangan video youtube yang menayangkan pidato presiden Prabowo Subianto yang akan mendatangkan 200 pesawat helikopter mulai tahun depan,Capt. Imanuddin Yunus,S.H.,M.H. (Ketua Umum APHI) mengucapkan salut dan sangat mendukung dengan kebijakan dan keputusan Presiden tersebut.
Git-PS
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
