Terasistana.id, Jakarta
Bangka Barat
Bentuk kepedulian dan kedekatan Polri terhadap masyarakat kembali terlihat melalui kegiatan sambang yang dilakukan Bhabinkamtibmas Desa Simpang Gong, Bripka Nurdin, pada Jumat (05/12/2025). Didampingi Kepala Dusun 1, Bripka Nurdin mengunjungi Kepala Desa Simpang Gong, Irwadi, yang sedang sakit di kediamannya.
Kunjungan tersebut berlangsung pukul 09.00 WIB dan disambut hangat keluarga. Selain memberikan doa dan dukungan agar segera sembuh, Bripka Nurdin juga memastikan situasi kamtibmas di lingkungan desa tetap kondusif meskipun Kades Irwadi sedang menjalani masa pemulihan.
Sinergitas antara Polri dan perangkat desa terus tampak kuat, sejalan dengan program penguatan kehadiran Polri di tengah masyarakat secara humanis.
Kapolres Bangka Barat, AKBP Pradana Aditya Nugraha, S.H., S.I.K., memberikan apresiasi atas kegiatan yang dilakukan jajarannya tersebut. Melalui pernyataan resmi seizin Kasi Humas Polres Bangka Barat, Kapolres menyampaikan:
“Kami di Polres Bangka Barat selalu menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam setiap tugas kepolisian. Apa yang dilakukan Bripka Nurdin adalah wujud nyata kepedulian Polri kepada perangkat desa dan masyarakat. Kami berharap Kepala Desa Irwadi segera diberikan kesembuhan sehingga dapat kembali menjalankan tugas melayani warga.”»
Kegiatan sambang ini semakin memperkuat hubungan emosional antara Bhabinkamtibmas, perangkat desa, dan masyarakat. Selain sebagai bentuk dukungan moral, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa Polri hadir di setiap sisi kehidupan masyarakat—tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam sisi sosial dan kemanusiaan.
Polsek Simpang Teritip bersama Polres Bangka Barat berkomitmen terus menghadirkan pelayanan dan kedekatan yang membangun kepercayaan masyarakat demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Bangka Barat.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
