Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo,04/12/2025.
Kabupaten Sidoarjo kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kodim 0816/Sidoarjo berhasil meraih Juara 3 Nasional sebagai Dansatgas Terbaik Kategori Type A dalam Lomba TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Rapurna TMMD ke-46 yang digelar di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat,pada Kamis (04/12/2025).
Raihan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi erat antara TNI, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,serta masyarakat,yang bersama-sama mendukung pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Kedondong,Kecamatan Tulangan,Jawa Timur.
Keberhasilan ini dipimpin langsung Dansatgas TMMD ke-126 sekaligus Dandim 0816/Sidoarjo,Letkol Czi Shobirin Setio Utomo,S.H.,M.Han.
Rapurna TMMD yang mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa” dipimpin oleh Aster KSAD Mayjen TNI Rachmad Zulkarnaen dan dihadiri para pejabat pusat,perwakilan pemerintah daerah,serta jajaran Dandim dari seluruh Indonesia.
Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas capaian tersebut. “Alhamdulillah, prestasi ini merupakan buah dari kerja sama solid antara TNI,pemerintah daerah,dan masyarakat Desa Kedondong,”ungkapnya.
“TMMD bukan hanya program pembangunan fisik, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan,gotong royong, dan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat,”ujarnya.
Ia menegaskan bahwa capaian ini bukan hanya milik Kodim,tetapi juga seluruh masyarakat Sidoarjo. “Kami berharap prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan, memperkuat kemanunggalan TNI- Rakyat,dan mendorong pembangunan desa yang lebih merata,”ucapnya.
Menurutnya,TMMD telah membuktikan bahwa pembangunan berbasis desa mampu membawa dampak signifikan bagi kesejahteraan warga. “Desa adalah fondasi utama pembangunan. Ketika desa maju, maka daerah akan berkembang. TMMD hadir sebagai jembatan untuk mempercepat pembangunan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama,”tambahnya.
Keberhasilan meraih juara 3 nasional ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo mampu mengelola program pemberdayaan masyarakat secara efektif,inovatif,dan berkelanjutan.(cles)
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
