Terasistana.id,Jakarta
*Dispen Kormar, TNI Angkatan Laut (Langkat)*.
Memasuki hari ke-8 pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Langkat sejak 26 November 2025, situasi di sejumlah wilayah masih tergenang. Permukiman, kebun, serta akses jalan di Kecamatan Sei Lepan, Babalan, dan Besitang masih terendam. Dalam kondisi tersebut, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut menembus banjir pekat dan merapatkan perahu hingga ke pintu-pintu rumah warga yang terisolasi, di wilayah Kec. Sei Lepan, Kec. Babalan, dan Kec. Besitang, Kab. Langkat, Sumatera Utara, Rabu (03/12/2025).
Di salah satu lokasi, prajurit Marinir mengevakuasi seorang nenek yang terjebak di dalam rumah saat air meningkat dengan cepat. Menggunakan papan kayu sebagai alas darurat, prajurit memastikan korban berada di posisi aman sebelum dipindahkan ke perahu karet. Situasi ini menunjukkan betapa tingginya risiko yang dihadapi warga ketika banjir datang secara mendadak.
Pada titik lain, seorang kakek lansia juga berhasil dievakuasi. Prajurit menggendong korban melewati jalan berlumpur menuju lokasi aman. Penyisiran dilakukan dari rumah ke rumah untuk memastikan tidak ada warga tertinggal, terutama warga lanjut usia yang kesulitan menyelamatkan diri.
Di sebuah rumah panggung yang hampir seluruhnya terendam, warga yang menunggu pertolongan akhirnya dapat dievakuasi setelah perahu karet Marinir merapat secara bergantian. Proses evakuasi dilakukan berulang hingga seluruh warga—termasuk ibu-ibu dan anak-anak—berhasil dipindahkan ke daerah yang lebih aman.
Salah satu momen paling menyentuh terjadi ketika prajurit Marinir menemukan seorang bayi yang diletakkan keluarganya di dalam baskom plastik agar tidak terseret arus. Dengan sangat hati-hati, prajurit mengangkat baskom tersebut beserta alas tidur kecil di dalamnya, memastikan bayi tetap kering meski air mencapai dada prajurit. Pemandangan tersebut menjadi bukti bahwa keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama dalam setiap operasi.
Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., menegaskan bahwa operasi kemanusiaan akan terus dilaksanakan hingga seluruh wilayah terdampak berada dalam kondisi aman. Prajurit Marinir juga membantu pembukaan akses jalan, pengamanan instalasi listrik, serta mendistribusikan pertolongan pertama dan logistik kepada warga yang membutuhkan.
NP
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
