Terasistana.id, Jakarta
Aceh
Batalyon Dhira Brata Alumni Akpol 1990 yang diwakili Brigadir Jenderal Polisi Mashudi, S.I.K., S.H., M.Hum. (Kepala Pusat Inafis Bareskrim Polri), bersama Brigjen Pol (Purn) Purwoko Y., Brigjen Pol (Purn) Fajarudin, dan Kombes Pol Ponadi, menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang yang saat ini terdampak parah banjir bandang dan longsor.
Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah paling parah terdampak bencana. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi dan Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muliadi melaporkan bahwa 90 persen wilayah setempat terendam banjir, menyebabkan aktivitas sosial serta ekonomi lumpuh total. Bahkan kantor pemerintahan, Kodim, hingga Polres pun ikut terdampak. Banyak daerah masih terisolir dan sebagian warga belum menerima bantuan.
Bantuan dari Batalyon Dhira Brata Akpol ’90 diserahkan kepada Perwakilan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, yakni Kadis Sosial Safii, anggota DPRD Saiful Bahri, dan tokoh masyarakat Popon. Penyerahan dilakukan di atas Kapal KN Berhala milik Navigasi Ditjen Perhubungan Laut.
Adapun bantuan yang disalurkan meliputi:
A. Bantuan Pembelian
1.Beras @5 kg dan @10 kg dengan total ± 32 ton
2.Mie instan ± 1.100 kardus
3.Minyak makan 310 dus kemasan 1 liter (12 botol/dus)
4.Tambahan mie instan 200 dus
5.Air mineral 300 dus
B. Bantuan dari Warga Aceh Tamiang di Medan
1.Popok anak
2.Air mineral ± 30 dus
3.Kue roti Unibis 5 kardus
4.Biskuit 30 kardus
5.Minyak makan 50 kardus
Pengangkutan seluruh bantuan tersebut dilakukan bersamaan dengan bantuan dari berbagai instansi di wilayah Medan, dan langsung ditinjau oleh Menteri Perhubungan serta para Dirjen di lingkungan Kementerian Perhubungan. Secara khusus, Menteri Perhubungan memberikan apresiasi kepada Alumni Akpol 1990, karena bantuan yang diinisiasi oleh Wakapolri selaku Ketua Umum Alumni Akpol ’90 ini menjadi salah satu yang terbesar jumlahnya di antara seluruh bantuan yang diberangkatkan hari ini.
Batalyon Dhira Brata Akpol 1990 menegaskan komitmennya untuk terus hadir bagi masyarakat yang membutuhkan, serta memastikan bantuan menjangkau wilayah-wilayah yang masih terisolir akibat bencana besar di Aceh Tamiang.
NP
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
