Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
29/11/2025.
Indonesia memperkuat diplomasi budaya dan literasi di Pakistan melalui peresmian Indonesian Corner di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Pakistan,pada Kamis (27/11/2025).
Di waktu yang sama,dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Perpusnas RI dan Perpustakaan Nasional Pakistan. Program ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan hubungan bilateral kedua negara,khususnya di bidang budaya,pendidikan,dan pengembangan perpustakaan.
Kegiatan berlangsung di Islamabad dan dihadiri Sekretaris Utama Perpusnas RI Joko Santoso,Kepala Biro Hukum,Organisasi,Kerja Sama dan Humas Perpusnas RI Sri Marganingsih,serta Koordinator Kerja Sama Perpusnas RI Vira Farhana. Turut hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pakistan Aurangzeb Khan Khichi,pejabat KBRI Islamabad, perwakilan Perpusnas Pakistan, akademisi,mahasiswa,serta para duta besar negara sahabat.
“Indonesian Corner bukan hanya ruang baca,tetapi simbol persahabatan dan jembatan pengetahuan antara masyarakat Indonesia dan Pakistan. Melalui inisiatif ini,kami ingin menghadirkan wajah Indonesia yang beragam,terbuka,dan siap berkolaborasi,”ujar Sekretaris Utama Perpusnas RI,Joko Santoso, dalam sambutannya,seperti keterangan yang diterima redaksi,pada Jumat (28/11/2025).
Ruang Indonesian Corner menghadirkan beragam koleksi buku tentang Indonesia,informasi budaya, serta materi edukasi yang dapat diakses publik. Inisiatif ini diharapkan menjadi pusat kegiatan seperti diskusi buku,lokakarya,pemutaran film, hingga program budaya yang memperkenalkan Indonesia secara lebih dekat kepada masyarakat Pakistan. Perpusnas RI juga menyerahkan paket buku sebagai dukungan penguatan koleksi awal.
Selain peresmian ruang baca, acara tersebut juga menandai penandatanganan MoU antara Perpusnas RI dan Perpusnas Pakistan, yang membuka peluang kerja sama lebih luas. Kesepakatan ini mencakup pertukaran koleksi dan publikasi, kolaborasi digitalisasi,peningkatan kapasitas pustakawan,serta pengembangan program literasi dan layanan perpustakaan.
Sri Marganingsih menyampaikan, kolaborasi ini mencerminkan komitmen kedua lembaga untuk membangun perpustakaan modern yang inklusif dan relevan. “Kerja sama ini memperkuat langkah kedua negara dalam memajukan literasi. Kami ingin memastikan bahwa perpustakaan menjadi ruang belajar yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi,”ujarnya.
Perpusnas Pakistan menyambut positif perluasan kerja sama ini. Mereka menilai Indonesian Corner akan memperkaya wawasan masyarakat Pakistan mengenai Indonesia serta membuka ruang pertukaran gagasan di bidang budaya dan pendidikan.
Dengan diresmikannya Indonesian Corner dan penandatanganan MoU ini, Indonesia dan Pakistan menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat hubungan jangka panjang melalui diplomasi pengetahuan dan kolaborasi institusi perpustakaan. Inisiatif ini diharapkan menjadi fondasi bagi berbagai program bersama di masa mendatang.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")