Terasistana.id,Jakarta
PATI,
28 November 2025 —
Ketua PMI Kabupaten Pati, Atik Kusdarwati Sudewo, resmi membuka Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Korps Sukarela PMI Kabupaten Pati Tahun 2025 di Markas PMI Kabupaten Pati. Kegiatan ini menjadi langkah awal pembinaan relawan baru untuk memperkuat kesiapsiagaan PMI dalam pelayanan kemanusiaan.
Dalam kesempatan tersebut, Atik menyampaikan bahwa PMI Pati merekrut 48 relawan baru yang akan menjalani Diklatsar selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 November.
“Saya sebagai Ketua PMI Kabupaten Pati berada di PMI. Dalam hal ini kami tadi membuka acara pendidikan dan latihan dasar untuk korps sukarelawan yang ada di Pati dan relawan ini merupakan relawan yang baru kita rekrut sebanyak 48 orang,” ujarnya.
Atik menjelaskan bahwa peserta akan menerima sejumlah materi mendasar, termasuk pemahaman mengenai organisasi PMI.
Pembukaan Diklatsar ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali sebelum para peserta memasuki sesi materi.
“Untuk Diklatsar ini akan dilaksanakan selama 3 hari, tanggal 28–30 November. Ada beberapa materi yang akan diberikan kepada peserta Diklatsar saat ini. Hari ini dibuka dengan pemukulan gong selama tiga kali dan lanjut ada pelaksanaan Diklatsar, terutama terkait organisasi PMI,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya pembekalan yang kuat agar para relawan siap diterjunkan dalam berbagai tugas kemanusiaan. Atik berharap seluruh peserta dapat mengikuti tahapan pembelajaran dengan sungguh-sungguh.
“Harapan saya untuk Diklatsar ini, semoga relawan-relawan yang akan dilantik dan dididik tentang dasar kepalangmerahan akan jadi relawan yang tangguh, sigap, dan memegang prinsip-prinsip kepalangmerahan,” pungkasnya.
Rifki, S.Hum
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
