Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo –
Bupati Sidoarjo, Subandi memberikan apresiasi kepada 10 desa yang berhasil menjadi nominator penilaian tata kelola desa dengan predikat sangat memadai tahun anggaran 2024. Penilaian tersebut menunjukkan profesionalitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Apresiasi tersebut diberikan saat acara Rapat Koordinasi Pengawasan Desa (Rakorwasdes) Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan dan aset desa di Pendopo Delta Wibawa pada Senin (24/11/2025).
Sebagai tindak lanjut, Subandi meminta para camat, sekretaris camat (sekcam), dan kepala seksi (kasi) pemerintahan untuk memperketat pendampingan serta sosialisasi kepada desa-desa yang masih masuk kategori merah atau kurang memadai.
“Saya minta kepada camat, sekcam, hingga kasi agar melakukan pendampingan khususnya kepada desa-desa yang masih kurang dalam tata kelola keuangannya. Hal ini penting agar desa yang belum memenuhi standar tata kelola dapat segera memperbaiki pengelolaan keuangan, aset, maupun administrasi secara menyeluruh,” katanya.
Subandi menegaskan, rakor ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bagian penting dari pembangunan desa yang akuntabel dan berdampak bagi masyarakat.
“Ada tiga fokus utama yang harus diperhatikan pemerintah desa agar menjadi desa anti korupsi, diantaranya penggunaan dana desa harus tepat sasaran, keuangan desa wajib tertib sesuai regulasi, dan program pembangunan desa harus memberikan manfaat nyata bagi warga,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa saat ini baru 28 desa masuk kategori hijau, sementara 95 desa masih berada pada kategori merah.
“Kita akan lakukan evaluasi triwulan. Integritas aparatur desa adalah kunci. Jangan sampai kepala desa tidak memahami tata kelola. Kalau masih ragu, konsultasikan dan belajar bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, memaparkan hasil evaluasi pengawasan desa tahun anggaran 2024 yang dilakukan terhadap 318 desa di 18 kecamatan. Evaluasi itu mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati untuk “Mengangkat Desa, Membangun Kota Menuju Sidoarjo Metropolitan Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.
Dari hasil evaluasi, terdapat 10 desa terbaik yang mendapat penghargaan atas keberhasilan melaksanakan tata kelola keuangan dan aset desa dengan predikat memadai, yaitu:
1. Desa Waruberon – Balongbendo
2. Desa Keboan Anom – Gedangan
3. Desa Modong – Tulangan
4. Desa Wadungasri – Waru
5. Desa Simoketawang – Wonoayu
6. Desa Simoangin-angin – Wonoayu
7. Desa Trompoasri – Jabon
8. Desa Kwangsan – Sedati
9. Desa Bligo – Candi
10. Desa Sidomojo – Krian
Selain itu, terdapat empat nominator desa antikorupsi, yaitu Desa Kwangsan, Wadung Asri, Simoketawang, dan Trompoasri. Desa Kwangsan juga menjadi nominator desa antikorupsi tingkat Provinsi Jawa Timur.
Andjar menjelaskan lima indikator evaluasi yang digunakan, yakni:
1. Penyusunan Rencana Anggaran Kas dengan bobot evaluasi 1 persen,
2. Tata Kelola Keuangan TA 2024 dengan bobot evaluasi 65 persen,
3. Kesesuaian SILPA dengan bobot evaluasi 1 persen,
4. Pengadaan Barang dan Jasa Desa dengan bobot evaluasi 25 persen,
5. Pengelolaan Aset Desa serta kontribusi BUMDes terhadap PADes dengan bobot evaluasi 6 persen.
Secara keseluruhan, terdapat 28 desa kategori hijau (8,8 persen), 195 desa kategori kuning (61,3 persen), dan 95 desa kategori merah (29,9 persen). Untuk desa kategori merah, inspektorat sudah menjadwalkan pendampingan dan sosialisasi intensif agar kualitas tata kelola dapat meningkat pada tahun berikutnya.
Andjar menyebut, evaluasi yang masih menjadi kekurangan pada desa dalam pengelolaan keuangan ketidaktepatan dokumen.
“Beberapa temuan yang umum kami jumpai saat evaluasi meliputi ketidaktepatan dokumen SPJ, pengelolaan aset desa yang belum optimal, serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.
Dalam kehadiran nya pada kegiatan Diseminasi Hasil Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidoarjo yang digelar di Ruang Media Center BNNK Sidoarjo, Rabu (26/11/2025). Hal ini merupakan komitmen pemerintah dalam ikut serta penurunan angka penyalahgunaan narkoba.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BNNK Sidoarjo Kombes Pol. Gatot Soegeng Soesanto, S.H., Kepala BPS Sidoarjo Mohammad Ismail, Kepala Bakesbangpol Sidoarjo Fredik Suharto, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono, perwakilan Kodim 0816/Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, UMSIDA, serta awak media.
Dalam sambutannya, Subandi menyampaikan apresiasi kepada BNNK dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan survei prevalensi narkoba pertama di Sidoarjo. Ia menekankan bahwa persoalan narkoba bukan sekadar isu kesehatan, tetapi berkaitan erat dengan masa depan generasi muda, keamanan lingkungan, serta ketahanan sosial masyarakat. Sidoarjo merupakan wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Surabaya yang memiliki bandara, terminal, kawasan industri, dan lebih dari 7.000 perusahaan.
“Kepadatan dan mobilitas ini memberi tantangan tersendiri. Karena itu, hasil survei ini sangat penting sebagai dasar kebijakan,” ujar Subandi.
Menurutnya, dukungan anggaran dan kebijakan yang efektif harus bertumpu pada data akurat, sehingga pemetaan kerawanan wilayah dan kelompok rentan dapat dilakukan secara tepat untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba.
Subandi juga menyebut, proses pemulihan pecandu tidak dapat dibebankan hanya kepada BNN. Kolaborasi Pemkab Sidoarjo, puskesmas, rumah sakit, dan berbagai fasilitas kesehatan mutlak diperlukan dalam penyediaan ruang rehabilitasi agar layanan semakin mudah dijangkau masyarakat.
Selain itu, Subandi mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka perceraian di Jawa Timur, di mana Sidoarjo berada di peringkat ketiga. Banyak kasus disebut berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di kalangan usia muda, bahkan sudah merambah siswa SMP dan SMK. Karena itu, data survei ini menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan pada tahun mendatang.
Menutup acara, Subandi menuturkan bahwa tolok ukur komitmen pemerintah bukan besar kecilnya anggaran, melainkan penurunan angka penyalahgunaan narkoba setiap tahun. Ia berharap survei perdana ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan Sidoarjo BERSINAR (Bersih dari Narkoba) dan memastikan generasi muda terlindungi dari ancaman narkoba.
Tomy – Jatim
