Terasistana.id,Jakarta
Garut
Lapas Kelas IIA Garut kembali menorehkan prestasi membanggakan melalui salah satu pegawainya, Rd. Dicky Prawira, yang berhasil meraih juara pada ajang Kakanwil Ditjenpas Jabar Cup 2025, Atas pencapaian tersebut, Lapas Garut memberikan Piagam Penghargaan Pegawai Berprestasi yang diserahkan secara langsung oleh Kasubag Tata Usaha, Anggi Mutiara Pertiwi, pada kegiatan apel pagi pegawai, Rabu, 26 November 2025.
Pemberian penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Rd. Dicky Prawira yang telah membawa nama baik Lapas Garut di tingkat wilayah. Dalam kegiatan tersebut, suasana apel berjalan khidmat, dan seluruh pegawai turut memberikan dukungan serta ucapan selamat.
Dalam kesempatan itu, Kasubag Tata Usaha, Anggi Mutiara Pertiwi, menyampaikan bahwa prestasi ini diharapkan mampu memotivasi pegawai lainnya untuk terus meningkatkan kompetensi.
“Prestasi Saudara Dicky merupakan bukti bahwa pegawai Lapas Garut memiliki potensi besar untuk bersaing dan berprestasi. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan berharap semangat ini dapat menular ke seluruh jajaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kalapas Garut, Rusdedy, memberikan apresiasi penuh terkait capaian tersebut.
“Kami bangga atas pencapaian yang diraih oleh Saudara Dicky. Prestasi ini tidak hanya membanggakan secara pribadi, tetapi juga membawa nama baik Lapas Garut. Harapan kami, momentum ini menjadi motivasi bersama untuk terus memberikan kinerja terbaik dan menjaga nama baik institusi,” ungkapnya.
Pemberian Piagam Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Lapas Garut dalam membangun budaya kerja yang positif, apresiatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Untuk informasi lebih lanjut:
Humas Lapas Kelas IIA Garut
Telp : +62 813-9549-0807
Email : lapas.grt@gmail.com
Ashl
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
