Terasistana.id,Jakarta
Jepara – Polres Jepara |
Sejumlah motor hasil dari balap liar berhasil diamankan Kepolisian Resor (Polres) Jepara, Polda Jawa Tengah, melalui Tim Patroli Presisi Siraju saat menindaklanjuti laporan masyarakat.
Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso melalui Kasihumas AKP Dwi Prayitna selaku Kasatgas Humas Ops Zebra Candi 2025 mengatakan, bahwa aksi balap liar dan motor berknalpot brong masih marak ditemui di wilayah Kabupaten Jepara.
“Kami menerima laporan masyarakat melalui WhatsApp Siraju di nomor 08112894040 dan Call Center Polri 110 terkait balap liar, kemudian kami langsung melakukan razia,” ujar AKP Dwi Prayitna, Minggu (23/11/2025).
Kasihumas menyebut, sebanyak 8 motor diamankan bersama para pelaku balap liar yang terdiri mayoritas anak-anak muda. Mereka diamankan saat tengah beraksi di sepanjang jalan raya Soekarno-Hatta Kecamatan Tahunan, Jepara, pada Sabtu (22/11/2025) malam.
“Aksi balap liar apalagi menggunakan knalpot brong, selain mengganggu ketenangan masyarakat dan melanggar peraturan lalu lintas, juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Apalagi saat ini tengah berlangsung Operasi Zebra Candi 2025 yang berlangsung selama 14 hari yakni pada tanggal 17 hingga 30 November 2025,” jelasnya.
“Salah satu target prioritas operasi Zebra Candi 2025 yakni pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas kecelakaan lalu lintas seperti kendaraan tidak sesuai spesifikasi teknis dan balap liar,” ucapnya.
Sebagai bentuk hukuman untuk memberi efek jera, para pemilik motor diminta melepas knalpot yang tidak sesuai standar tersebut, untuk kemudian dipasang knalpot yang standar.
“Selanjutnya motor dikenakan sanksi tilang serta para pelaku dilakukan pembinaan, dan barang bukti knalpot brong kami sita,” terangnya.
Meskipun aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong masih sering ditemui, AKP Dwi Prayitna pun menegaskan bahwa pihaknya akan terus menggencarkan razia, khususnya didaerah rawan balap liar.
Atas kejadian tersebut, Kasihumas mengimbau kepada para pelaku balap liar untuk tidak mengulangi aksi balap liar.
Dia menegaskan, balap liar bisa membahayakan para pelaku juga pengguna jalan lainnya.
Kasatgas Humas Ops Zebra Candi 2025 juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tertib dan disiplin dalam berlalulintas.
Selain itu, juga tujuan dari digelarnya Ops Zebra Candi untuk menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas beserta korban fatalitas dan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas.
“Kita berharap kepada masyarakat agar selalu tertib dalam berlalulintas jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, mari kita sama-sama jaga sehingga masyarakat bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman,” imbuhnya.
Chris-Jateng
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
