Jakarta – Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, 23 November 2025 Lebih dari 400 pesepeda dari berbagai komunitas sepeda di Jakarta antara lain Bike to work Indonesia (B2W Indonesia) dan Forum Komunikasi Sepeda Jakarta Timur (FKSJT) merayakan semangat Hari Pahlawan dengan cara yang berbeda. Mereka mengakhiri “Gowes Asta Cita” di Media Percontohan Pencegah Krisis Planet RT8 RW4 Malaka Jaya, sebuah lorong kecil yang kini menjadi ikon nasional dan Internasional dalam inovasi lingkungan dan SDGs.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Kota Jakarta Timur, Bapak Eka Darmawan, mewakili Walikota Jakarta Timur; Camat Duren Sawit, Bapak Kelik Sutanto, dan Kepala Kelurahan Malaka Jaya Bapak Dhimas mewakili Lurah Malaka Jaya, Dewan Kota Jakarta Timur, Presiden Bike to Work (B2W) Indonesia, Hendro Subroto; Ketua Forum Komunikasi Sepeda Jakarta Timur (FKSJT) Danny Sanki; serta para pelaku UMKM lokal yang menggelar stand dan merasakan langsung dampak ekonomi dari kunjungan massal ini.
RT8: Laboratorium Rakyat yang Mendunia
RT8 Malaka Jaya menggemparkan publik setelah inovasinya kolam lele di atas U-ditch, sumur resapan dalam, lubang resapan biopori yang berhasil “mengusir” kendaraan yang parkir, tanaman produktif, kompos mandiri penggunaan lampu tenaga matahari dan mendapat perhatian dari media internasional.
RT8 juga menjadi RT pertama di Indonesia yang tampil di televisi internasional (CCTV China) dan diakui oleh International Board of Standards (USA).
Hari ini, 400 pesepeda datang bukan hanya untuk berolahraga, tetapi belajar langsung bagaimana lorong kecil dapat menjadi model global untuk menghadapi Triple Planetary Crisis: perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Kolaborasi Warga, Pemerintah, dan Komunitas Sepeda
Dalam sambutannya, Sekretaris Kota Jakarta Timur Eka Darmawan menyampaikan rasa bangga:
“RT8 membuktikan bahwa pahlawan itu tidak selalu berasal dari panggung besar. Hari ini, pahlawan lahir dari warga, dari komunitas, dari lorong kecil yang menginspirasi dunia.”
Presiden B2W Indonesia -Hendro Subroto dan Ketua Forum Komunikasi Sepeda Jakarta Timur -Dani Sanki, sama-sama menegaskan bahwa komunitas sepeda memiliki misi yang sama:
“Kami hadir membawa 400 pesepeda ke RT8 RW4 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur ini karena RT8 adalah bukti nyata bahwa mitigasi iklim dapat dimulai dari gang sempit. Ini sejalan dengan spirit B2W dan kami pesepeda mengurangi jejak karbon dari tindakan sehari- hari.”
Ketua RT8 sekaligus inisiator Media Percontohan, Dr. Taufiq Supriadi, menyampaikan bahwa kedatangan 400 pesepeda adalah “Momen bersejarah bagi gerakan rakyat”.
“Ini bukan sekadar finish gowes. Ini pertemuan dua kekuatan besar: gerakan lingkungan dari jalan raya, dan gerakan lingkungan dari lorong sempit yang harus mendunia. Inilah wajah baru pahlawan masa kini, pahlawan SDGs.”
UMKM Lokal juga Ikut Terangkat: “Seperti Hari Lebaran” pungkas Taufiq Supriadi.
Kunjungan besar ini memberi dampak langsung bagi ekonomi warga. Belasan UMKM setempat warung jajanan, kedai minuman, kuliner lokal, kopi rumahan, hingga hasil olahan lele menyambut peserta dengan antusias.
Salah satu pelaku UMKM mengungkapkan:
“Rasanya seperti Lebaran. Dagangan kami habis, banyak yang baru tahu RT kecil ini punya inovasi besar.”
Ini membuktikan bahwa pembangunan lingkungan dan ekonomi rakyat berjalan beriringan.
Momentum Hari Pahlawan: Indonesia “Bangkit dari Lorong”
Kegiatan ini sengaja digelar menjelang Hari Pahlawan untuk mengingatkan publik bahwa pahlawan masa kini tidak selalu mengenakan seragam atau berdiri di podium besar.
Pahlawan masa kini adalah:
1. warga yang menanam pohon,
2. pesepeda yang memilih transportasi rendah karbon,
3. UMKM yang memberdayakan ekonomi lokal,
4. dan masyarakat yang mengubah ruang sempit menjadi ruang hidup.
RT8 Malaka Jaya hari ini menjadi panggung kecil dengan pesan besar:
“Jika satu lorong saja bisa menginspirasi dunia, bayangkan 30.511 RT di DKI.
Bayangkan 3,3 juta RT-RW di Indonesia.”
Tentang Media Percontohan Pencegah Krisis Planet RT8.
Media Percontohan ini adalah model lintas isu yang mencakup: 1. Energi surya,
1. Ketahanan pangan,
2. pengelolaan air,
3. pengurangan sampah dan pusat data karbon berbasis RT.
Lokasi ini telah dikunjungi oleh lembaga nasional, universitas, komunitas, dan delegasi internasional.











![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)