Terasistana.id,Jakarta
Banjarnegara,
21/11/2025.
Prajurit TNI AU dari Detasemen Pertahanan Udara
(Denhanud) 474 Koprs Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) dan Pangkalan Udara Lanud J.B. Soedirman yang tergabung dalam tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian korban longsor di Dusun Situkung,Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara,Jawa Tengah, pada Kamis (20/11/2025).
Dalam keterangan tertulis yang di terima dari Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara pada Jum’at (21/11/2025). Operasi dimulai dengan apel pengecekan personel sebelum seluruh unsur SAR bergerak menuju lokasi bencana. Setibanya di titik longsor, tim segera membuka akses jalan menggunakan ekskavator untuk memperlancar pergerakan alat berat maupun personel di lapangan.
Pada tahap pencarian ini,tim juga mengerahkan anjing pelacak K9 untuk menelusuri titik-titik yang diduga kuat sebagai lokasi korban tertimbun. Selain itu,penyemprotan air ke material longsor dilakukan untuk mempercepat proses penggalian.
Selama proses pencarian,prajurit TNI AU bersama unsur SAR lainnya turut membantu mengamankan barang- barang milik warga yang ditemukan di area terdampak sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat.
Berkat kerja sama dan koordinasi yang solid,tim SAR gabungan berhasil menemukan lima korban pada pencarian hari ini. Upaya berkelanjutan ini menjadi bentuk nyata kepedulian TNI AU melalui Denhanud 474 Korpasgat dan Lanud J.B. Soedirman dalam mendukung penanganan bencana serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai Visi TNI AU AMPUH (Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, Humanis) serta komitmen untuk selalu hadir di tengah kesulitan rakyat.
Operasi pencarian ini melibatkan berbagai unsur,antara lain Batalyon 406/CK,Basarnas,Kodim 0704/Banjarnegara,relawan dari berbagai organisasi,Lanal Cilacap,Brimob, serta jajaran Polda Jawa Tengah.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")