Terasistana.id,Jakarta
Pangkalpinang,
Kerisis Pertalite bahan bakar minyak ( BBM) kembali memuncak di Pangkalpinang Sudah tiga hari ini berturut- turut antrian kendaraan, baik roda dua dan maupun roda empat, antrian panjang di sejumlah. SPBU di Pangkalpinang.
Terjadi hari Rabu ( 19/11/2025) November di SPBU. Jl koba Girimaya Antrian motor dan mobil mempanjang di badan jalan.
Adanya keterlambatan atas pasokan BBM subsidi dari Pertamina yang masuk ke provinsi Bangka Belitung mengakibatkan terjadinya antrian panjang dan terdapat beberapa Stasiun Pengisian bahan bakar Umum ( SPBU) di Pangkalpinang.
Hal tersebut terlihat jelas beberapa titik di SPBU, di Pangkalpinang , peovensi Bangka Belitung, Rabu ( 19/11/2025) hingga pagi hari ini masih terlihat antrian panjang di SPBU Girimaya. Pangkalpinang.
Berdasarkan pantauan media. Transistana online, antrian panjang terlihat di SPBU Girimaya. Pagi ini.
Menurut warga Pangkalpinang berhasil di wawancarai di lapangan , oleh media Transistana. I’d Jakarta warga menceritakan bahwa antrian panjang dan terdapat di beberapa titik di SPBU yang ada di Pangkalpinang ini saat merupakan antrian panjang sejarah di di provinsi Bangka Belitung.
Setau saya. dulu, pada era sebelum adanya Provinsi Bangka Belitung tidak pernah terjadinya antrian panjang seperti ini, apa lagi saat itu, SPBU kita masih sangat terbatas sekalih jumlah,” Jelasnya.
Menurut keterangan salah satu warga Pangkalpinang, memang bebarapi hari yang lalu, di Pangkalpinang warga masyarakat Pangkalpinang susah mendapat BBM terhusus jenis pertalite yang langkah. Sedangkan di SPBU belum ada pasokan BBM jenis Pertalite.
Untuk mencari BBM ( pertalite) di kios atau di tokoh- tokoh lah susah kalau ada pun harganya jelas sudah mahal mau tidak mau lah terpaksa rela untuk mengantri untuk mendapatkan BBM jenis peetalite, ” ungkapnya.
Masyarakat Pangkalpinang mengatakan bahwa antrian BBM subsidi untuk di Pangkalpinang sudah terjadi beberapa hari yang lalu sampai hari Rabu ( 19/11/2025), BBM jenis Pertalite tersedia sedangkan untuk jenis pertamax ( Non) subsidi tidak tersedia.
Dari pada tidak nantinya motor jalan, karena kering bensin, lebih baik ikut ngantri juga. Walau pun lama, bagaimana lagi kita hanya bersabar mengantri, ” Jelasnya.
” Saya berharap kepada para pemangku kepentingan untuk bisa mencari solusinya atas terjadinya abtiran panjang yang terjadi di SPBU yang ada di Pangkalpinang ini.
Kalau saya liat, dalam anteian ini motor dan mobil yang mengantri juga berasal dari orang- orang mengerit bensin untuk di perjualbelikan lagi. kalau boleh saran buat Bapak-Bapak yang memangku jabatan saat ini tolong dalam kondisi saat ini jangan yang ada mengambil kesempatan. dalam kesempitan. Utamakan warga yang butuh bensin. untuk keperluan sehari-hari,” Jelasnya.
” Berdasarkan berbagai sumber informasi di peroleh. bahwasannya pendiribusian BBM subsidi pada era 1990 . seperti berikut :
Penyaluran bahan bakar Minyak ( BBM) di kepulauan Bangka Belitung. Pada era 1990-an masih beberapa di bawah kendali penuh Pemerintah pusat, dalam hal ini melalui perusahan minyak Negara Pertamina. dan belum se komplek sistem sistributor saat ini.
Pada preode tersebut. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum terbentuk sebagai provinsi mandiri ( pemekaran dari Sumatra Selatan teejadi pada tahun 2000 ) , sehingga sistem administrasi dan juga logistiknya Sumatra Selatan.
Sepenuhnya dilakukan oleh Pertamina, yang mengantorol seluruh rantai pasokan dari hulu ke hiril. tidak ada badan pengatur. hilir ( PPH Migas) Indenpenden seperti sekarang, yang baru dibentuk di era reformasi.
Infrentruktur Terbatas : Distribusi sangat bergantung pada Pertamina maupun depot seperti minyak yang ada, seperti Integrated pada TerminalPangkal Balam di Pangkalpinang yang menjadi titik masuk utama pasokan BBM untuk pulau tersebut Pengawasan ketat penyaluran BBM subsidi, dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, kabupaten dan secara berkala.
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU masih sangat terbatas jumlahnya dan tidak adanya pengerit BBM yang sebebas sekarang ini Penyelewangan BBM subsidi, hampir dikatakan tidak setiap tahunnya maupun BBM tidak pernah disalah gunakan untuk hal-hal lainnya, seperti aktivitas pada pertambangan timah atau diperjuabelikan
Yn – BBL
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
