Terasistana.id,Jakarta
Jakarta,
16 November 2025 –
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Garut, Rusdedy, didampingi Kasubag Tata Usaha Anggi Mutiara Pertiwi, turut ambil bagian dalam kegiatan IMIPAS RUN 2025 yang berlangsung di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Ajang lari dengan kategori 5K dan 10K ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-1 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang jatuh pada 19 November 2025.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, yang menandai dimulainya event olahraga akbar tersebut. IMIPAS RUN tahun ini terbuka bagi masyarakat umum dan berhasil menarik antusiasme tinggi dengan kehadiran sekitar 25.000 peserta dari berbagai daerah.
Tidak hanya menjadi wadah olahraga dan ajang mempererat silaturahmi, IMIPAS RUN juga dirancang sebagai kegiatan pelayanan publik yang menyehatkan, menyenangkan, dan kolaboratif. Berbagai unit pelaksana teknis (UPT) menghadirkan stand pelayanan, termasuk layanan keimigrasian serta booth produk unggulan.
Dalam kesempatan ini, Lapas Garut turut membuka stand produk binaan, memperkenalkan Kopi Lapas Garut “KAYANA PASS COFFE” kepada masyarakat luas sebagai salah satu hasil pembinaan kemandirian warga binaan. Kehadiran produk ini mendapat perhatian positif dari para peserta yang memadati area kegiatan.
Penyelenggaraan IMIPAS RUN 2025 menjadi bukti komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk semakin dekat dengan masyarakat melalui pelayanan humanis, cepat, transparan, partisipatif, dan menyenangkan, sejalan dengan Core Value Kementerian : “PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern dan Akuntabel).”
Untuk informasi lebih lanjut:
Humas Lapas Kelas IIA Garut
Telp : +62 813-9549-0807
Email : lapas.grt@gmail.com
Aqsl
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
