Jakarta – Camelia Petir, artis yang belakangan aktif dalam kegiatan sosial, kembali menunjukkan kepeduliannya kepada pasien kanker. Bersama tim produser dari Tiongkok, ia menggelar acara “Minimal Invasive Integrative Medicine” di Jakarta pada 18 November 2025.
Sejumlah pasien dan pendamping mendapat penjelasan mengenai pendekatan pengobatan minimal invasif yang diklaim dapat membantu menekan penyebaran kanker dan mendukung pemulihan tanpa operasi besar.
Perwakilan tim medis, seorang dokter dari rombongan tersebut, menyampaikan bahwa ini merupakan kunjungan kedua mereka ke Indonesia. Ia menjelaskan bahwa metode ini dikembangkan oleh Prof. Dr. Xu Kecheng, MD, Honorary Dean of Translational Medicine of Jinan University dan salah satu pakar di China National Clinical Key Specialty (Oncology).
“Hari ini kami datang lagi untuk berbagi harapan baru. Beberapa pasien bertanya, dan insyaallah semangat mereka untuk kembali sehat tetap kuat.
Metode ini mengutamakan tindakan yang tidak banyak memerlukan operasi. Kami juga akan berangkat ke Cina pada 23 November untuk melanjutkan program ini,” katanya.
Menurutnya, pendampingan tetap dibutuhkan meskipun pasien sudah menjalani kemoterapi.
Ia menilai pendekatan minimal invasif yang digunakan di Cina dapat menjadi opsi tambahan dalam menekan risiko penyebaran kanker.
Camelia Petir mengajak para pasien untuk tidak takut mencari bantuan.
“Di sini ada saya dan Bunda Ratu yang punya klinik. Kami siap membantu teman-teman di Indonesia, termasuk menghubungkan dengan pihak yang mengembangkan metode pengobatan ini,” ujarnya.
Pihak penyelenggara berharap rangkaian kegiatan tersebut berjalan lancar dan memberi harapan baru bagi penderita kanker. Mereka juga meminta doa agar seluruh proses program mendapat kelancaran.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")