Terasistana.id,Jakarta
Donor darah di HGN wujud nyata solidaritas
Pati_
Pati 17 November 2025 Ketua PMI Kabupaten Pati, Atik Kusdarwati Sudewo, turut serta langsung pelaksanaan kegiatan donor darah pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN), yang digelar di Setda Kabupaten Pati.
Dalam rangkaian acara tersebut, turut pula diselenggarakan jalan sehat dan donor darah yang disiapkan secara maksimal dengan fasilitas memadai.
Menurut Atik, PMI Kabupaten Pati menargetkan partisipasi pendonor sebanyak mungkin sebagai wujud kepedulian sosial dan menyediakan ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Di Setda Kabupaten Pati diadakan acara HUT PGRI dan HGN yang ke-80. Di acara tersebut, salah satunya ada jalan sehat, kemudian ada kegiatan donor darah. Donor darah ini, kami menyediakan banyak sekali tempat untuk donor. Kita targetkan sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin. Terima kasih untuk semua yang melakukan donor darah, semoga berkah barokah. Terima kasih juga untuk petugas yang ikut dalam kegiatan ini,” ujar Atik.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam donor darah adalah bentuk nyata solidaritas kemanusiaan. PMI Kabupaten Pati terus berkomitmen meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya donor darah sebagai langkah penyelamatan jiwa.
Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi seremonial semata, namun juga memicu partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam agenda kemanusiaan mendatang, melalui PMI.
Rifki, S.Hum
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
