Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
15/11/2025.
Dua kegiatan besar KBRI Islamabad dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-Pakistan,yaitu Resepsi Diplomatik dan Indonesian Expo 2025,resmi berakhir. Para penari dan model dari Paguyuban Citra pimpinan Linda Amalia Gumelar pun telah kembali ke Indonesia pekan ini, setelah turut meramaikan kedua kegiatan tersebut.
Dalam siaran pers KBRI Islamabad pada Sabtu (15/11/2025),beragam kesan positif disampaikan para anggota Paguyuban Citra saat dilepas Duta Besar RI untuk Pakistan,Chandra Warsenanto Sukotjo dan istri Tamara Y. Sukotjo,di Bandara Internasional Islamabad.
“Senang sekali melihat antusiasme pengunjung dan apresiasi luar biasa dari mereka. Kami semua baru pertama kali ke Pakistan. Tidak sangka,ternyata Islamabad bagus!” ujar Ari Wisaksono,atau Ari Tulang, yang menjadi show director dalam dua acara tersebut. Hal senada disampaikan koreografer Said Rachmat yang menyebut kunjungan ini “di antara yang terbaik.”
Taty Gobel juga membagikan pengalamannya selama berada di Islamabad. “Tak terasa,lebih dari seminggu di Pakistan. Kami menikmati Islamabad yang hijau, segar,dan tidak macet,”tuturnya sambil mengagumi produk-produk fesyen lokal.
“Bisa dijajaki kerja sama di bidang fesyen!”tambahnya.
Komentar positif dari para anggota Paguyuban Citra menambah semangat KBRI Islamabad untuk terus memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara, yang diharapkan memberi dampak positif pada kerja sama ekonomi, perdagangan,pariwisata,pendidikan, kesehatan,dan berbagai sektor lainnya.
“Waktu aku pamit berangkat ke Pakistan,teman-teman pada kaget. Beneran berani?” ungkap Ratu Dewi, salah satu penari. “Ternyata masyarakat Pakistan antusias banget. Menurutku,kegiatan ini berdampak nyata bagi hubungan bilateral Indonesia-Pakistan,”ujarnya sambil menunjukkan foto-foto suasana keramaian Islamabad dari ponselnya.
Citra,salah satu penampil lainnya, mengaku sangat berkesan. “Senang banget bisa tampil lagi,”katanya, mengingat pengalamannya yang sempat tertunda tampil di Qatar, Oman,dan Yordania akibat perang pada 2023.
“Tampil di Pakistan berkesan begitu dalam. Bangga jadi bagian dari perayaan ini.”
Media internasional kerap menyoroti isu kekerasan dan keamanan di Asia Selatan,termasuk insiden ledakan beberapa waktu lalu di Islamabad. Hal ini membuat Pakistan kerap tidak dilirik masyarakat Indonesia sebagai tujuan kerja sama ekonomi maupun pariwisata,padahal potensinya besar dan terbuka luas.
“Hubungan ekonomi dan hubungan antar masyarakat merupakan pilar penting hubungan bilateral Indonesia-Pakistan,”tegas Dubes Chandra Warsenanto Sukotjo di hadapan ratusan undangan pada Resepsi Diplomatik 75 Tahun Indonesia-Pakistan di Movenpick Hotel Islamabad.
Dua hari setelah resepsi diplomatik, Indonesian Expo 2025 digelar di Centaurus Mall,pusat perbelanjaan terbesar di Islamabad. “Persahabatan tidak boleh hanya berada di ruang- ruang tertutup. Ia harus hidup di tengah masyarakat,di tempat keluarga dan komunitas biasa berkumpul,”ujar Dubes RI Chandra Warsenanto Sukotjo saat membuka expo tersebut.
Dari sisi Pakistan,kedekatan serupa disampaikan Senator Mushahid Hussain Syed,Ketua Pakistan-Africa Institute for Development and Research (PAIDAR). “Indonesia punya tempat istimewa di hati masyarakat Pakistan. Saya bisa rasakan itu karena saya pernah menghabiskan masa indah bersekolah di Jakarta,sebagai anak dari Atase Pertahanan pertama Pakistan untuk Indonesia,”tuturnya sambil mengenakan batik pemberian Presiden ke-7 RI,Joko Widodo.
Apresiasi juga datang dari Usman Shah,Direktur Nifty Sphere Institute of Arts and Design Islamabad. “KBRI Islamabad selalu punya cara tersendiri untuk tampil unika,hebat,dan berkelas. Dan itu telah kalian buktikan melalui Resepsi Diplomatik dan Indonesian Expo 75 Tahun Indonesia-Pakistan. Kami harus belajar banyak dari kalian!,”ujarnya.
Git-Red.











![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)
