Terasistana.id,Jakarta
Jakarta,
15/11/2025.
40 mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) berkunjung ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam),Jakarta Pusat,pada Jumat (14/11/2025). Kunjungan diterima lansung oleh Sekretaris Kemenko Polkam,Letjen TNI Mochammad Hasan beserta jajaran,para mahasiswa berkesempatan belajar langsung perihal stabilitas politik dan keamanan di Indonesia.
Dalam forum yang digelar dengan penuh kekeluargaan tersebut, Sesmenko Polkam menyampaikan materi bertajuk Arah Kebijakan Politik dan Keamanan Nasional. Dalam kesempatan ini,para mahasiswa mendapatkan sesi bertanya dan berdiskusi dengan para pejabat Kemenko Polkam.
“Atas nama pimpinan Kemenko Polkam,Bapak Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, saya menyampaikan selamat datang di lingkungan Kemenko Polkam. Kami sangat mengapresiasi kehadiran rekan-rekan mahasiswa yang datang untuk belajar lebih dekat tentang dinamika tugas,fungsi,serta arah kebijakan politik dan keamanan nasional yang menjadi lingkup koordinasi kami,”kata Sesmenko Polkam dalam paparannya.
Dengan materi yang disampaikan ini, Sesmenko Polkam berharap,para mahasiswa tidak hanya mendapatkan tambahan pelajaran. Lebih dari itu, bisa ikut serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
“Harapannya,Adik-Adik mahasiswa dapat memahami pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan serta dapat menjadi mitra Kemenko Polkam dalam mewujudkan situasi politik dan keamanan yang aman, damai, dan kondusif,”tutur Sesmenko Polkam.
Ia juga berpesan pada para mahasiswa yang diidentikkan sebagai agen perubahan,bahwa perubahan tidak bisa sembarangan dilakukan, melainkam harus memiliki landasan kuat. “Mahasiswa sering disebut sebagai agen perubahan,namun perubahan tersebut harus berpegang pada nilai kebenaran,kejujuran,dan keadilan. Seperti motto Universitas Indonesia: veritas,probitas,justitia. Motto tersebut harus terus dipegang teguh dalam berkarya dan hidup bersama dengan rakyat,”kata Sesmenko Polkam.
Hadir mendampingi Sesmenko Polkam dalam forum ini antara lain sejumlah pejabat perwakilan deputi- deputi di Kemenko Polkam,serta para pegawai dan pejabat Kemenko Polkam yang merupakan alumni Universitas Indonesia (UI).
Git-Humas.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
