Terasistana.id,Jakarta
Jakarta,
14/11/2025.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali meresmikan fasilitas Magnetic Resonance Imaging (MRI) terbaru di Rumkital Marinir Cilandak (RSMC),Jakarta Selatan,pada Jum’at (14/11/2025).
Teknologi MRI generasi baru ini merupakan perangkat “bebas helium” yang menjadi terobosan penting dalam pelayanan kesehatan militer maupun masyarakat umum. Dalam dunia kesehatan,MRI biasanya menggunakan helium cair untuk mendinginkan magnet superkonduktor dalam mesin.
Kehadiran teknologi MRI “bebas helium” di RSMC menjadi langkah maju dalam penyediaan alat diagnostik modern yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Keunggulan utamanya terletak pada teknologi bebas helium,berbeda dengan MRI konvensional yang membutuhkan ribuan liter helium dengan sumber daya langka yang meningkatkan biaya operasional,memicu risiko downtime akibat pasokan yang tidak stabil,serta membatasi fleksibilitas instalasi.
Komandan Rumkital Marinir Cilandak Kolonel Laut (K) drg. Muh. Arifin,Sp. Ort.,M.Tr.Opsla menyampaikan bahwa dengan hadirnya MRI generasi terbaru ini, RSMC dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat,tepat,
dan akurat.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kasal juga meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di RSMC, termasuk Unit Pengelolaan Darah (UPD) yang berperan sebagai pusat donor, pengolahan,hingga pendistribusian darah.
Kehadiran teknologi MRI “bebas helium” serta fasilitas penunjang lainnya menjadi bukti nyata RSMC dalam memberikan layanan kesehatan yang unggul bagi prajurit TNI AL, keluarga,dan masyarakat luas.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
