Terasistana.id, Jakarta
Jepara – Polres Jepara |
Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Jepara tidak menyurutkan semangat personel Kepolisian Resor (Polres) Jepara, Polda Jawa Tengah, dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, Rabu (12/11/2025) pagi.
Dibawah rintik hujan, para personel tetap sigap mengatur arus kendaraan di sejumlah titik rawan kemacetan dan genangan air, guna memastikan kelancaran serta keselamatan pengguna jalan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri khususnya Polres Jepara dalam memberikan pelayanan terbaik, sekaligus wujud pengabdian tanpa mengenal cuaca maupun kondisi.
Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso melalui Kasihumas AKP Dwi Prayitna menyampaikan, bahwa pengaturan tetap dilaksanakan meski dalam kondisi hujan, sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat.
“Cuaca bukan halangan bagi kami untuk hadir di lapangan,” ujar AKP Dwi.
“Justru saat hujan, potensi kecelakaan dan kemacetan meningkat, sehingga kehadiran polisi sangat diperlukan,” imbuhnya.
Dalam kegiatan itu, petugas kepolisian terlihat tetap sigap membantu penyeberangan pejalan kaki, mengurai antrean kendaraan, serta memberikan imbauan agar pengendara berhati-hati karena jalan licin.
Kasihumas juga mengimbau pengendara agar memperhatikan kondisi kendaraan, terutama rem dan ban, serta menyalakan lampu saat berkendara dalam cuaca hujan untuk meningkatkan visibilitas.
“Dengan pengaturan lalu lintas yang konsisten setiap pagi maupun sore hari, diharapkan situasi lalu lintas di wilayah Jepara tetap tertib dan lancar, serta potensi kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir,” pungkasnya.
Chris-Jateng
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
