Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
12/11/2025.
Pengamat dan guru politik Dr. John N. Palinggi,MM., MBA. menilai penganugerahan gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto kepada 10 tokoh bangsa merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap karya dan pengorbanan mereka bagi bangsa dan negara. Menurutnya,hal inilah makna sejati dari peringatan Hari Pahlawan.
“Ini adalah wujud kesadaran mendalam dari Bapak Presiden Prabowo dalam mengenang karya dan pengorbanan para pemimpin serta tokoh bangsa yang patut dihormati,” ujar John N. Palinggi dikutib pada Selasa (12/11/2025) di Jakarta.
Meski terdapat pro dan kontra atas keputusan pemerintah tersebut,John meminta masyarakat untuk tidak memperpanjang polemik. “Kita sudah lelah saling bertikai dan memojokkan. Saatnya menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan,agama,atau partai,”tegas John.
Menurut John,dari para tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional dapat diambil suri teladan pentingnya persatuan dan kerukunan nasional, karena tidak mungkin membangun bangsa tanpa kedua hal tersebut.
John menekankan bahwa teladan utama dari para pahlawan adalah mendarmabaktikan jiwa dan raga untuk bangsa dan negara. Mereka membawa perubahan besar bagi Indonesia,dan semangat itu harus
diteruskan oleh generasi muda melalui kerja keras serta menjaga persatuan bangsa.
Semangat persatuan dan toleransi itu, lanjut John,tercermin kuat dalam sosok KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang baru saja dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. “Teladan dari Bapak Gus Dur adalah bahwa memelihara permusuhan bukanlah hal yang patut. Beliau menanamkan nilai persaudaraan lintas agama dan membangkitkan semangat persatuan,” ujar John,yang juga menjabat sebagai Ketua Harian BISMA,wadah kerukunan umat beragama di Indonesia.
Hal senada John sampaikan mengenai Jenderal Besar (Purn) HM Soeharto, yang menurutnya telah mencurahkan tenaga,pikiran,dan waktu untuk memimpin Indonesia sehingga bangsa ini tetap tegak hingga kini.
Sementara itu,Jenderal Sarwo Edhie Wibowo,perintis RPKAD dan KOPASANDA (cikal bakal Kopassus), disebut John sebagai teladan dalam kedisiplinan dan kejujuran. “Pak Sarwo Edhie mendedikasikan seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara,” ungkap John yang juga merupakan Profesional Non Hakim.
“Setiap presiden dan tokoh memiliki kelebihan dan kekurangannya masing- masing,tergantung pada dimensi waktu dan kesempatan. Namun, jika kita terus fokus pada kekurangan, kita tidak akan pernah mampu membangun bangsa yang besar,” tambah John,pemegang APEC Business Travel Card yang memungkinkannya bebas visa di 18 negara Asia Pasifik.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita pandai menghargai sejarah serta menghormati siapa pun pemimpin bangsa ini,”tambahnya.
Git-Red.









![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)


