Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
10/11/2025.
Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto,S.E.,M.Si. dan Penasihat Khusus Bidang Kesehatan Presiden RI Letjen TNI (Purn) Prof Dr. dr. Terawan Agus Putranto,Sp.Rad (K) RI.
meresmikan layanan Immunotherapy Nusantara dan DSA by Terawan di RS Pusat Pertahanan Negara (RS PPN) Panglima Besar Soedirman,Jakarta, pada Senin (10/11/2025).
Sjafrie menyebut,Presiden Prabowo Subianto menugaskan Penasehat Presiden Bidang Kesehatan,Letnan Jenderal TNI (Purn) Terawan Agus Putranto,untuk memimpin layanan strategis ini.
“Hari ini kita semua menyaksikan dimulainya Immunotherapy Nusantara dan juga DSA di RSPPN Panglima Besar Soedirman, yang kali ini oleh Bapak Presiden ditugaskan kepada Prof Terawan selaku Penasihat Presiden di Bidang Kesehatan, sekaligus untuk memimpin section Imunoterapi Nusantara dan DSA yang ada di RSPPN Panglima Besar Soedirman,”kata Menhan RI.
Dalam kesempatan itu,Sjafrie ikut mencoba menjalani proses awal. Di mana sampel darah Sjafrie diambil untuk kemudian diolah di laboratorium. Lalu tujuh hari kemudian hasilnya akan disuntikkan kembali.
“Kita tadi memulai,saya kebetulan diminta untuk mencoba,diambil darah 40 cc,kemudian diolah di lab. Kemudian nanti setelah tujuh hari baru disuntikkan kembali. Semoga ini bisa memberi berkah pada kita semuanya, kesehatan,untuk bisa melanjutkan tugas kita,”ungkapnya.
“Ini tidak hanya untuk kepentingan TNI, tapi untuk seluruh publik bisa mencoba dan menikmati ini. Dan ini semua kita harapkan bisa memberi dorongan kesehatan pada kita semuanya, bangsa Indonesia, terutama yang mungkin umur-umur sudah usia lanjut. Tapi tadi penjelasan dari Pak Terawan umur 25 saja bisa kena Alzheimer. Jadi,saya kira menjaga kesehatan ini adalah mutlak kita semuanya,”kata Sjafrie.
Sjafrie tak menutup kemungkinan, pelayanan hasil inovasi Terawan ini akan dikembangkan di berbagai daerah lainnya. “Yang jelas ilmunya ini dimiliki oleh anak bangsa,oleh Pak Terawan,dan ini ada rumah sakit pusat,tentunya akan berkembang dengan kaderisasi yang dilakukan oleh dokter Terawan,akan berkembang ke rumah sakit-rumah sakit TNI yang ada di daerah,”tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama,Prof. Dr. Terawan menuturkan,seluruh prosedur layanan ini sudah mulai bisa diterapkan kepada masyarakat luas.
“Terima kasih Bapak Menhan sudah meresmikan pelayanan Imunoterapi Nusantara dan juga DSA yang hari ini berlangsung,baik proses DSA-nya sendiri sedang berlangsung maupun juga imunoterapinya langsung dilakukan pemrosesan pada hari ini. Jadi ini semua sudah ready untuk dilakukan pelayanan pada masyarakat,”ungkap Prof. Dr. Terawan.
Prof. Dr. Terawan berharap RSPPN dapat berkembang menjadi rumah sakit berkelas dunia. Dia menyebut RSPPN bahkan mulai kedatangan pasien dari luar negeri. “Dan memang sudah terbukti pasien-pasien dari luar negeri pun mulai berdatangan ke RSPPN. Dimulai dari minggu yang lalu sudah mulai ada yang datang, minggu depan ini juga sudah mulai datang,” ujarnya.
Prof. Dr. Terawan juga berharap layanan baru ini bisa mendorong riset dan pengembangan kesehatan di Indonesia. “Saya harapkan ini bisa juga membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga bisa menumbuhkan budaya riset and development dengan baik,”ujarnya.
Adapun,Immunotherapy ini berbasis pada teknologi sel dendritik autologous,yang artinya menggunakan sel yang berasal dari darah sendiri. Hal ini telah menjadi terobosan dalam memodulasi respons kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit,namun tidak terbatas pada COVID-19,Hepatitis B,infeksi HIV,dan berbagai jenis kanker.
Sistem imun manusia terbagi menjadi tiga jenis,salah satunya adalah Respon Imun Adaptif (Adaptive Immune Response). Respon imun ini tidak langsung teraktivasi,namun perlu waktu hingga tubuh dapat membentuk memori,sehingga Ketika terjadi paparan kedua dari patogen,maka imun akan dapat teraktivasi dengan cepat. Respon imun adaptif ini terdiri dari komponen seluler (sel T dan Sel B) dan humoral (antibodi).
“Imunoterapi sel dendritik telah menjadi salah satu pendekatan inovatif dalam pengobatan berbagai penyakit,termasuk pencegahan COVID-19,autoimun,dan diabetes mellitus tipe 2. Pengembangan dan uji klinis terkait imunoterapi ini terus dilakukan untuk mengeksplorasi manfaat dan efikasinya. Berbagai penelitian,baik yang berbentuk telaah pustaka,laporan kasus,maupun uji klinis,telah kami lakukan untuk mengkaji potensi imunoterapi sel dendritik dalam menangani berbagai kondisi medis tersebut,”ujar Prof. Dr. Terawan.
Git-Red.









![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)


