Terasistana.id,Jakarta
Koba –
Polres Bangka Tengah melaksanakan Apel Kesiapan dalam Rangka Tanggal Darurat Bencana Hidormeterologi Kabupaten BangkaTengah Kantor Bupati Tahun 2025 yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Bangka Tengah, Rabu ( 5/11/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepresidenan Bangk Tengah AKBP Dr. I Gede Nyoma Bratasena, S. I. K., yang bertidam sebagai Pimpinan apel.
Hadir dalam kegiatan ini Bupati Bangka Tengah beserta Kepala OPD, personel Polres Bangka Tengah, Koramil, 07 / koba, sakaBhyangkara, Satpol PP, Damkar, Senkom, Limas, BPBD, dan Dinas Sosial Bangka Tengah.
Dalam amanatnya, Kapler Bangka Tengah membacakan sambutan Kapolri Jenderal Polisi Dra
Listyo Sigit Prabowo, M. Si. yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan sinergi seluruh elemen dalam menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu- swaktu, khususnya pada musim penghujan.
Indonesia msnpati posisi ketiga di dunia sebagian negara dengan potensi bwncana alam tertinggi. Oleh karena itu, kecepatan dan ketapatan respons menjadi salah satu faktor utama keberhasilan dalam penanganan bencana, “ujar AKBP Bratasena saat membacakan amanat Kapolri.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Polri bersama seluruh unsur Forkopimda dan instansi terkait akan terus berkolaborasi dalam meningkatakan kesiapan personel, peralatan lintas sektor demi demi memastikan langkah tanggal darurat berjalan cepat tepat dan efektif.
” Kesiapsiagaan adalah kunci utama Dengan solidieitas dan sinergi yang kuat anatar TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur masyarakat, kita optimistis dapat memimalkan dampak bencana dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat, ” tambahnya.
Apel ini juga menjadi momentum untuk menegecek kesiapan personel dan sarana prasarana pendukung dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana hodrometerologi seperti banjir, tanah langsong, dan angin kencang di wilayah Bangk Tengah.
YNT – BBL
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
