Terasistana.id,Jakarta
Sebuah kecelakaan truk yang mengangkut alat berat PC 85 menabrak Mobil Toyota Kijang LSX terjadi pada Minggu, 2 November 2025 pukul 19.00 WIB, di Jalan Raya Ds. Simpang Bikin, Desa Air Bulin, Kecamatan Kelapa, Bangka Barat.
Truk Tata 913 Ex 2 warna putih mengangkut alat berat PC 85 dan berhenti di pinggir jalan, ketika tiba-tiba ditabrak keras dari belakang oleh Mobil Toyota Kijang LSX warna hijau metalik . Tabrakan ini menyebabkan bagian depan Kijang ringsek parah, kaca pecah, dan alat berat di truk hampir terguling.
Akibat kejadian, pengemudi Toyota Kijang, Iskandar (24), mengalami luka robek di kepala, memar di perut, dan dislokasi lengan kanan, sedangkan penumpang Deni Parata Hadir (37) menderita patah hidung, retak tulang kening, luka robek di kepala, memar di perut dan bahu. Kedua korban segera dievakuasi ke Puskesmas Kelapa.
Pengemudi truk, Budiaji (51), dan penumpangnya, Angga Setiawan (26), selamat tanpa luka, meski truk mengalami kerusakan di bagian depan.
Dari kejadian tersebut dia kepolisian mengamankan Barang Bukti 1 unit Truk Tata 913 Ex 2 warna putih dan 1 unit Mobil Toyota Kijang LSX warna hijau metalik
Kerugian materiil diperkirakan Rp 15.000.000. Kronologis menunjukkan bahwa tabrakan depan-belakang terjadi karena truk berhenti di pinggir jalan membawa alat berat, mengakibatkan kerusakan parah pada kendaraan dan luka-luka serius pada korban.
Kapolres Bangka Barat, AKBP Pradana Aditya Nugraha, S.H., S.I.K., melalui PS. Kasi Humas Polres Bangka Barat, Iptu Yos Sudarso, menegaskan:
“Segera setelah menerima laporan, personel Sat Lantas Polres Bangka Barat langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian. Penanganan dilakukan secara profesional, mulai dari evakuasi korban yang mengalami luka serius, pemeriksaan kendaraan, hingga pengamanan barang bukti. Kecepatan dan ketepatan tindakan ini menunjukkan bahwa Polres Bangka Barat selalu hadir untuk melindungi masyarakat dan memastikan keselamatan publik menjadi prioritas.”
Ynt – BBL
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
