Terasistana.id, Kota Sukabumi – Sumpah Pemuda: Momentum Kebangkitan Kolektif
Tanggal 28 Oktober selalu mengingatkan bangsa ini pada ikrar sakral para pemuda tahun 1928: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa—Indonesia. Sumpah Pemuda bukan sekadar peristiwa historis, tetapi energi moral untuk terus memperjuangkan kemandirian bangsa. Dulu perjuangan dilakukan dengan bambu runcing dan pena, kini perjuangan itu menuntut transformasi ekonomi, kemandirian finansial, dan keadilan sosial.
Spirit Sumpah Pemuda hari ini harus diterjemahkan ke dalam gerakan ekonomi umat yang kuat dan berkelanjutan. Salah satu instrumen strategis yang sesuai dengan nilai keikhlasan, gotong royong, dan keadilan sosial adalah wakaf uang.
*Wakaf Uang: Instrumen Kemandirian Ekonomi Umat*
Wakaf uang bukan sekadar ibadah sosial, melainkan _financial instrument_ yang mampu menciptakan keberlanjutan ekonomi berbasis nilai. Dengan regulasi yang jelas melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006, dan dukungan Peraturan BWI dan DSN-MUI, wakaf uang kini bisa dikelola secara profesional, transparan, dan produktif.
Setiap rupiah wakaf uang memiliki kekuatan mengganda: abadi dalam nilai, produktif dalam manfaat. Ketika dikelola dengan prinsip wakaf produktif, dana ini dapat diinvestasikan ke instrumen syariah seperti sukuk negara, sukuk korporasi, CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk), CWLD (Cash Waqf Linked Deposit), atau sektor riil yang menumbuhkan pelaku usaha mikro. Keuntungan hasil pengelolaan disalurkan kembali untuk pemberdayaan sosial, pendidikan, kesehatan, dan UMK tanpa mengurangi pokoknya.
*Dari Idealisme Pemuda ke Gerakan Ekonomi*
Pemuda hari ini tidak hanya ditantang untuk bersumpah tentang identitas, tetapi juga untuk berikrar atas kemandirian ekonomi bangsanya sendiri. Melalui gerakan wakaf uang, pemuda dapat berperan sebagai penggerak transformasi finansial yang berlandaskan nilai spiritual.
Bayangkan jika satu juta pemuda Indonesia mewakafkan Rp100.000 saja setiap bulan. Maka akan terkumpul dana abadi Rp100 miliar per bulan—sebuah dana kedaulatan ekonomi umat yang dapat menghidupi ribuan UMK melalui skema Qardhul Hasan, membantu pesantren, membantu kaum dhu’afa, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
Inilah bentuk baru “Sumpah Pemuda Ekonomi”: satu visi kesejahteraan, satu semangat kemandirian, satu aksi wakaf produktif.
*Menanam Abadi, Menuai Berkah Tanpa Henti*
Dalam konsep ekonomi wakaf, _giving never ends_. Nilai kebaikan terus berputar, menciptakan rantai keberkahan yang tidak terputus. Wakaf uang adalah jihad ekonomi yang menjadikan setiap pemuda bukan sekadar konsumen global, tetapi produsen kebaikan.
Momentum Hari Sumpah Pemuda harus menjadi titik balik untuk mengubah paradigma: dari _charity-based movement_ menuju _investment-based philanthropy_. Gerakan ini bukan sekadar berbagi, tapi membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
*Wakaf uang* adalah jembatan antara iman dan pembangunan, antara spiritualitas dan kemandirian nasional. Jika Sumpah Pemuda 1928 melahirkan Indonesia Merdeka, maka Sumpah Pemuda Ekonomi melalui Wakaf Uang akan melahirkan Indonesia Berdaulat dan Makmur.
“Bangsa yang besar bukan hanya yang mengenang perjuangan, tetapi yang melanjutkan perjuangan dengan cara yang relevan di zamannya.”
Rhm










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)
